Kaltim Jangan Ketergantungan Sapi Dari Luar

Kamis, 8 Juni 2023 81
Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono minta jangan ketergantungan sapi dari luar. Salah satu contohnya adalah pasokan hewan qurban, dimana sebagian besar sapi qurban yang ada di Kaltim masih berasal dari NTT ataupun Sulawesi. ini menjelaskan bahwa Kaltim masih belum mandiri dalam hal pasokan hewan qurban. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca di Kalimantan yang tidak cocok untuk beternak hewan qurban dalam jumlah besar. "Dari total kebutuhan pangan kita, termasuk hewan qurban (daging), sekitar 75 persen masih bergantung kepada daerah di luar Kaltim," ungkap politikus Partai Golkar itu, belum lama ini.

Sapto juga menyatakan bahwa hewan qurban yang ada di Kaltim saat ini hanyalah hasil penggemukan yang dikirim dari Jawa, NTB, NTT dan Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan hewan qurban dari luar daerah. sapi. Meskipun demikian, Sapto menyebutkan bahwa Kaltim memiliki potensi besar dalam mengembangkan peternakan hewan qurban secara mandiri. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah cuaca Kalimantan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup dan pertumbuhan hewan qurban, terutama Selain itu pemerintah juga harus memastikan kesehatan dan kuota yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat aman mengonsumsi daging tersebut. "Pemerintah provinsi Kaltim perlu memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan sektor peternakan hewan qurban, agar Kaltim tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah," tegas Sapto.

Saat ini, upaya peternakan di Kaltim masih terbatas pada penggemukan hewan, belum ada produksi hewan qurban sendiri. Sapto menyarankan agar pemerintah dapat fokus dalam pembentukan kelompok tani yang benarbenar berfokus pada sumber daya manusia dan menginisiasi proyek peternakan dari hulu sampai hilir. "Kalau memang mau serius sebenarnya bisa dibentuk kelompok ternak khusus dan betul dibina. Mulai dari modal, SDM, pengetahuan dan peralatannya. Sehingga menjadi pilot project peternakan di Kaltim," terangnya.

Sapto juga menekankan pentingnya sapi yang berasal dari NTB, NTT, Sulawesi, dan Jawa untuk memastikan ketersediaan hewan qurban yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Ia berharap pemerintah dapat mendorong mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hewan qurban di Kaltim. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)