Kaltim Dukung Pembangunan di Bontang

Rabu, 21 Mei 2025 92
Sejumlah Anggota DPRD Kaltim hadiri Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Bontang
BONTANG. DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendukung pembangunan di Bontang guna menyelesaikan sejumlah persoalan dan meningkatkan kualitas SDM di Kota bermotto Bessai Berinta atau Mendayung Bersama.

Dukungan tersebut disampaikan sejumlah Anggota DPRD Kaltim yakni Agus aras, Agusriansyah Ridwan, Husin Djufrie, Arfan, Apansyah, dan Syarifatul Sya'diah saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Botang, Selasa (19/5/2025).

Agusriansyah Ridwan mengatakan perlunya dukungan Pemerintah Proivinsi Kalimantan Timur dalam mengentaskan sejumlah persoalan di Bontang. Seperti Banjir, penyediaan air bersih, hingga peningkatan kualitas SDM.

“Seperti disampaikan oleh Bappeda Kaltim, Pemprov Kaltim kedepan juga berfokus pada program pembangunan infrastruktur guna memberikan solusi terhadap persoalan banjir dan lainnya,”kata Agusriansyah Ridwan.

Menurutnya, perlunya sinkronisasi antara program pembangunan Kota Bontang dengan Provinsi Kaltim agar pencapaian hasil bisa maksimal.

Selain itu, pihaknya meminta Pemkot Bontang agar peningkatan UMKM dan Pariwisata bisa masuk kedalam RPJMD Kota Bontang. Hal ini guna mengurangi ketergantungan pada sektor migas.

“Melalui UMKM dan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu perlunya program yang matang guna mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang,”tuturnya.

Syarifatul Sya'diah menyebutkan kedepan bagaimana menjadikan Bontang sebagai kota industri,oleh sebab itu perlunya berbenah dengan meningkatkan sarana prasaran pendukung.

“Kami sebagai bagian Kota Bontang, mendukung penuh program-program peningkatan infrastruktur dan SDM,”katanya.

Musrenbang dipimpin Walikota Bontang Neni Moerniaeni, didampingi Wakil Walikota Bontang Agus Haris, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faiz. Hadir Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, Forkopimda Kota Bontang.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
RSUD Paser Tak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera
Berita Utama 3 Juli 2025
0
SAMARINDA. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kaltim. "Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono. Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya. Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi(bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. “Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya. Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)
Indeks