Jelang Nataru, Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Layanan Transportasi Publik

Senin, 16 Desember 2024 611
Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi
SAMARINDA – Menjelang perayaan hari besar Natal dan Tahun Baru 2025, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Akhmed Reza Fachlevi turut memberikan atensi.

Dalam kesempatannya, Reza meminta agar pemerintah dapat lebih memperhatikan pelayanan transportasi publik dan fasilitas pendukungnya jelang dan saat libur Nataru berlangsung. 

“Pemerintah dapat lebih memperhatikan pelayanan transportasi publik dan fasilitas pendukungnya di antaranya terkait dengan keamanan fisik, kenyamanan, kebersihan, efisiensi dan ketepatan waktu, inovasi digital. Serta yang paling utama adalah faktor keselamatan,” terang Reza dalam konten Instagram @kawan.arafah, Senin (16/12/24).

Selaras dengan itu, Ia juga menyampaikan imbauan menjelang libur Nataru kepada masyarakat Benua Etam. Hendaknya masyarakat tetap tertib dalam menggunakan fasilitas umum dan menjaga keselamatan selama bepergian.

Hal ini menjadi atensi khusus bagi legislator dapil Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat besarnya mobilitas masyarakat dalam menyambut perayaan hari besar Natal dan Tahun Baru. Tentu keselamatan menjadi poin penting untuk seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan perjalanan baik dalam daerah maupun luar daerah.

Reza berharap Nataru kali ini menjadi momen spesial bagi masyarakat yang ingin berjumpa keluarga dan melaksanakan libur. Ia juga berpesan untuk menjaga kedamaian dan ketentraman antar sesama. (hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)