SAMARINDA. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Norhayati US memimpin Apel Pagi Senin, (2/11/2024) di Halaman Kantor DPRD Kaltim. Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap senin tersebut, dihadiri Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta seluruh pegawai ASN dan non ASN di lingkup Sekretariat DPRD Kaltim.
Dalam amanatnya, Sekwan Norhayati US berpesan agar seluruh pegawai dapat menjaga kekompakan, dan menjalankan tugas serta kewajiban dengan baik antar rekan kerja maupun antar pegawai.“Jaga kekompakan, saling membantu satu dengan lainnya. Keberhasilan tidak diraih sendiri tetapi bersama-sama," ucapnya.
Pihaknya juga mengingatkan tugas yang telah dilaksanakan agar diselesaikan administrasinya agar tidak menumpuk. "Kepada staf yang melayani anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan serap aspirasi masyarakat, sosialisasi kebangsaan, dan penyebarluasan peraturan daerah, segera selesaikan laporan dan administrasinya,”tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga berpesan kepada seluruh pegawai yang nantinya akan mengikuti seleksi PPPK agar mempersiapkan diri agar hasilnya maksimal.
"Setelah pengumuman lulus berkas, tak lama lagi seleksi PPPK. Belajar dan siapkan diri anda semua. Saya mendoakan semoga semuanya yang mengikuti ujian diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan bisa lulus dengan baik," pungkasnya.(hms4)
Ingatkan Jaga Kekompakan, Sekwan Pimpin Apel Senin Pagi
Senin, 2 Desember 2024 693
Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati US memimpin Apel Pagi Senin, (2/11/2024).
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama
28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut.
“Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda.
Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat.
“Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya.
Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro.
“Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi.
“Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya.
Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
-(1)-thumb.jpg)
