Hasanuddin Mas’ud : Harap Lahir Bibit-Bibit Unggul Dari Turnamen

Sabtu, 2 September 2023 108
TURNAMEN : Hasanuddin Mas’ud hadir langsung pada pembukaan turnamen bulutangkis Piala Ketua DPRD Kaltim, Sabtu (2/9) malam.
BALIKPAPAN. Dalam rangka menjalin silaturahmi dengan pecinta olahraga bulutangkis dan tokoh masyarakat di Kota Balikpapan. Pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Balikpapan menyelenggarakan turnamen bulutangkis se Kota Balikpapan untuk memperebutkan piala Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
 
Pembukaan turnamen yang digelar di Gedung Bulutangkis di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, Sabtu (2/9) malam tersebut, dihadiri secara khusus oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
 
Hadir dalam turnamen tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto, Dandim 0905 Balikpapan Letkol Arm Azhari, Danlanud Dhomber Balikpapan Kolonel Pnb David Ali Hamzah, Ketua Umum PBSI Balikpapan Alwi Al Qadri, segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan peserta dari masyarakat umum.
 
Dalam sambutannya, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa turnamen digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang Ke 78.
 
“Dan Insya Allah kita agendakan setiap tahun. Dan selalu diadakan pertandingan di gedung Aliran Jaya, gedung AJ ini,” sebut Hamas sapaan populernya. 
 
Hamas berharap, dengan adanya pertandingan-pertandingan seperti ini akan melahirkan bibit-bibit unggul yang bisa memperjuangkan nama Kaltim di kancah nasional maupun internasional.
 
“Tentu bukan hanya pialanya atau juaranya yang kita harapakan, tapi kita mengharapkan bibit-bibit yang akan lahir dari turnamen ini,” harapnya.
 
Ia juga mengharapkan agar semua dapat menjunjung sportivitas. “Mudah-mudahan semuanya bahagia, tapi yang penting adalah silaturahim dan kebersamaan dalam rangka persatuan,” ujar politisi partai Golkar ini.
 
Sementara, Rahmad Mas’ud berpesan selama turnamen berlangsung, agar para penonton dapat menjaga ketertiban keamanan dan kebersihan.
 
“Saya pesan ya, adik-adik dan anak-anakku sekalian, tidak boleh mengganggu para pemain yang selama bermain di gedung ini. Kita jaga ketertiban dan yang paling penting adalah jaga kebersihan,” pesannya sekaligus membuka turnamen. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks