Hari Bela Negara ke-77, DPRD Kaltim Siap Bersinergi Jaga Nilai Kebangsaan

Jumat, 19 Desember 2025 50
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili Anggota Komisi II, Abdul Giaz hadir Upacara Peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-77 Tahun 2025
SAMARINDA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-77 Tahun 2025 di Lapangan Gelora Kadrie Oening, Jumat (19/12/25). Upacara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran perangkat daerah, serta tamu undangan. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili Anggota Komisi II, Abdul Giaz.

Abdul Giaz hadir dan mengikuti jalannya upacara sebagai bentuk dukungan lembaga legislatif terhadap penguatan nilai-nilai bela negara di daerah. Kehadirannya mencerminkan komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional, serta mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 mengusung tema “Teguhkan Bela Negara Untuk Indonesia Maju”. Tema ini dinilai relevan dengan kondisi bangsa yang tengah menghadapi berbagai tantangan, baik global maupun nasional, yang menuntut peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Dalam upacara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, bertindak selaku Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia. Presiden menegaskan bahwa ancaman terhadap negara saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan juga berupa perang siber, radikalisme, disrupsi teknologi, serta meningkatnya intensitas bencana alam. Oleh karena itu, semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif seluruh rakyat Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Giaz menegaskan bahwa peringatan Hari Bela Negara ke-77 diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam meneguhkan semangat bela negara. “DPRD Provinsi Kalimantan Timur siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga ruang demokrasi yang sehat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah,” pungkasnya. (hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Soroti Kredit Rp 820 Miliar Bankaltimtara ke Pemkab Kukar, DPRD Kaltim Tekankan Penguatan Regulasi dan Mitigasi Risiko
Berita Utama 30 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membedah pemberian fasilitas kredit senilai Rp 820 miliar dari PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim-Kaltara (Bankaltimtara) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (30/3/26), tersebut menyoroti tajam aspek regulasi serta potensi risiko gagal bayar (default) yang dikhawatirkan dapat berdampak pada postur APBD dan stabilitas kesehatan bank. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Selamat Ari Wibowo, Firnadi Ikhsan, Didik Agung Eko Wahono, Guntur, Sapto Setyo Pramono, dan Muhammad Husni Fahruddin. Pertemuan ini juga menghadirkan pihak eksekutif dan lembaga pengawas, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kaltim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, BPK RI Perwakilan Kaltim, BPKP Kaltim, Inspektorat, Biro Hukum Setda Prov.Kaltim, Asisten Perekonomian Setda Prov.Kaltim, serta Direktur Utama Bankaltimtara. Membuka jalannya pembahasan, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa DPRD memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pengawasan secara ketat. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatif akan mengambil langkah sesuai kewenangan guna memastikan pemberian kredit tersebut selaras dengan aturan yang berlaku. "Langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif kami kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur," tegas Ekti saat memimpin jalannya rapat. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mempertanyakan kepatuhan prosedur dalam pencairan kredit senilai Rp 820 miliar tersebut. Poin krusial yang menjadi atensi utama adalah ketiadaan persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses peminjaman. "Kami mendalami sisi regulasinya, mengingat adanya informasi bahwa pinjaman ini tidak melalui mekanisme persetujuan DPRD Kukar atau sidang paripurna, melainkan hanya melalui persetujuan kepala daerah. Kami ingin memastikan legalitas prosedur ini secara hukum," ujar sosok yang akrab disapa Hamas tersebut. Hasanuddin juga menyatakan kekhawatirannya terkait jangka waktu pengembalian dana. Menurutnya, jika pinjaman dikategorikan sebagai pengelolaan kas untuk biaya operasional seperti pembayaran listrik, air, atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maka kewajiban tersebut idealnya harus tuntas dalam satu tahun anggaran berjalan. Dengan pencairan yang dilakukan pada Maret 2026, muncul urgensi untuk memastikan apakah pelunasan dana hampir Rp 1 triliun tersebut mampu dirampungkan dalam kurun waktu sembilan bulan ke depan. "Jika terjadi gagal bayar, dampaknya adalah potensi tergerusnya APBD untuk dana talangan. Ini adalah uang rakyat Kaltim yang dikelola bank daerah. Kami harus memastikan tidak ada celah pembiaran yang berujung pada kerugian negara," tambahnya. Melalui RDP ini, DPRD Kaltim menekankan bahwa sebagai institusi yang bergerak di bidang kepercayaan, Bankaltimtara wajib menjaga kredibilitas dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Proses pemberian kredit harus merujuk sepenuhnya pada regulasi perbankan serta memperhatikan masukan teknis dari OJK Kaltim, BPK RI Kaltim, BPKP Kaltim, hingga Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim. Guna memitigasi risiko, DPRD Kaltim meminta Bankaltimtara untuk segera melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen administratif sesuai arahan lembaga pengawas dan Kejaksaan Tinggi Kaltim. DPRD Kaltim juga memandang perlu adanya koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan aspek jaminan atas risiko pinjaman tersebut. Ke depan, langkah pengawasan akan diperluas melalui rencana konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri guna memverifikasi prosedur persyaratan peminjaman daerah bagi kabupaten/kota lainnya. Lebih lanjut, DPRD Kaltim akan mengevaluasi secara total rencana penyertaan modal bagi Bankaltimtara di masa mendatang, apabila ditemukan indikasi kerugian yang disebabkan oleh kebijakan peminjaman dana daerah. (Hms11)