Hadiri Peresmian Alat Operasi Mata, Ruang CSSD, dan Launching USG 4 Dimensi. Agusriansyah Ridwan Apresiasi Komitmen RSUD Sangkulirang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Selasa, 6 Mei 2025 88
APRESIASI : Anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan, bersama Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dan Direktur RSUD Sangkulirang
KUTAI TIMUR. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menghadiri Peresmian  Alat Operasi Mata Tanpa Jahitan (Phacoemulsification), yang dirangkai dengan Launching USG 4 dimensi dan peresmian Ruang CSSD (Central Sterile Supply Department) di RSUD Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Selasa (6/5/2025).

Peresmian  Alat Operasi Mata Tanpa Jahitan di RSUD ini dilakukan langsung oleh Bupati Kabupaten Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dengan disaksikan Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, Direktur RSUD Sangkulirang, dr. Azizah Bin Smith, dan sejumlah pejabat daerah, tenaga medis, serta masyarakat setempat.

Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan apresiasi kepada pihak RSUD Sangkulirang dan Pemkab Kutim. Menurutnya, ini merupakan bukit kesungguhan pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini telah diresmikan, alat yang digunakan untuk penyakit mata yang disebabkan oleh katarak atau mungkin kecelakaan kerja, dengan operasi menggunakan teknologi canggih. Sehingga operasinya tanpa dijahit,” ujarnya.

Selain telah menggunakan teknologi canggih, RSUD Sangkulirang juga memilik delapan dokter spesialis. Ini menandakan bahwa, proses peningkatan rumah sakit tipe D ke tipe C semakin berpeluang.

“Tentu dengan meningkatnya tipe rumah sakit dari D ke C, pelayanan juga semakin optimal. Karena peningkatan tipe rumah sakit merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal dan terluar,” kata Agusriansyah, sapaan akrabnya.

Hal ini lanjut dia, dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang lebih lengkap di rumah sakit tipe C, sehingga dapat menangani kasus medis yang lebih kompleks tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan lebih tinggi. 

Politisi PKS ini juga mengaku telah berdiskusi dengan Pemkab Kutim, terkait bagaimana upaya melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan RSUD Sangkulirang. Termasuk penambahan ruang rawat inap dan tempat tinggal untuk tenaga medis yang bertugas.

“Insyaallah mudah-mudahan tahun ini bisa diwujudkan, dan ini kita juga dorong di tingkat provinsi melalui bantuan APBD Kaltim. Khususnya peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga peningkatan tipe RSUD Sangkulirang, dapat segera terealisasi,” bebernya.

Agusriansyah meyakini, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, termasuk Pimpinan DPRD Kaltim, akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kaltim, dengan menjadikan ini skala prioritas dalam rangka menjawab program gratispol yang memang menjadi visi misi Gubernur Kalimantan Timur.

“Saya yakin dan percaya, bahwa visi misi yang dibangun Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tentu tidak akan main-main. Pemprov Kaltim pasti mendukung usulan bantuan keuangan yang telah diajukan Pemkab Kutim terkait pengadaan sarana dan prasarana RSUD Sangkulirang,” tegasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks