Hadiri HUT Korem 091/ASN ke-43, Nidya Listiyono Tekankan Pentingnya Olahraga dan PHBS

Minggu, 12 November 2023 129
HUT : Nidya Listiyono Saat Menghadiri Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-43 Korem 091/Aji Surya Natakesuma
SAMARINDA. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43 Korem 091/Aji Surya Natakesuma di Halaman Makorem, Samarinda pada Minggu (12/11/2023) pagi.

Dalam rangka memeriahkan acara tersebut, Nidya Listiyono memberikan Hadiah kepada para pemenang lomba lari 10k dan 5k.

Seusai mengikuti kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono memberikan apresiasinya kepada Korem 091/ASN yang telah menggelar acara yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Acara ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)” ujar Tio, sapaan akrabnya.

Ia menyebutkan, olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Disamping itu, Olahraga dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga dapat mencegah penyakit dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.

Politisi Golkar ini juga berharap, masyarakat dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. “Dengan menerapkan PHBS diharapkan dapat mencegah berbagai penyakit, seperti penyakit menular dan tidak menular,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan PHBS. “Salah satu upaya yang dilakukan ialah menggelar berbagai kegiatan yang dapat mendorong masyarakat untuk berolahraga dan menerapkan PHBS,” ujar Tio.

Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Hadir Kadiskominfo Kalimantan Timur, HM Faisal, perwakilan dari Pengadilan Tinggi, Perwakilan Pemkot, sejumlah Dandim dari wilayah kota dan Kabupaten di Kalimantan Timur para undangan akademisi dari Unmul, tokoh masyarakat.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks