Ekti Imanuel Resmi Pimpin PBVSI Kaltim Masa Bakti 2023–2027

Sabtu, 20 September 2025 115
PELANTIKAN : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara resmi dilantik dan dikukuhkan menjadi Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kalimantan Timur masa bakti 2023–2027, di Hotel Mercure Samarinda, pada Sabtu (20/09).
SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara resmi dilantik dan dikukuhkan menjadi Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kalimantan Timur masa bakti 2023–2027. Pelantikan ini menandai komitmen PBVSI Kaltim dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan meraih prestasi di kancah nasional.

Berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Sabtu (20/09), kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua I Pengurus Pusat PBVSI Irjend Pol (Purn) Djok Sardono, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji,M Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin dan Akhmed Reza Fachlevi, Forkopimda Kaltim, Ketua KONI Kaltim, serta perwakilan PBVSI se-Kaltim.

Dalam sambutannya, Ekti Imanuel menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Ia menyoroti proses panjang yang telah dilalui, mulai dari kepengurusan sebelumnya hingga proses pelantikan saat ini. 

Selaku Ketua Pengurus Pengprov Kaltim, Ekti memaparkan berbagai program yang telah dan akan dilakukan. Salah satu fokus utama ialah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang prestasiM melalui berbagai kegiatan, termasuk kejuaraan tahunan. 

Politisi Gerindra itu juga menyampaikan tantangan untuk lolos ke PON yang akan datang, menekankan bahwa hal tersebut tidak mudah dan membutuhkan perencanaan yang matang. "Kita harus merencanakan agar Kaltim bisa lolos di PON mendatang," tegasnya.

Selain itu, Ekti juga menyoroti pentingnya penataan organisasi dan pembinaan di tingkat daerah. Ia menggarisbawahi perlunya pelantikan bagi wasit, pelatih, dan pengurus di tingkat kabupaten agar proses pembinaan dapat berjalan dengan benar.

"Kami akan terus berkomunikasi dengan PBVSI Pusat untuk meningkatkan kegiatan dan kejuaraan. Kami juga akan melakukan penataan grup di daerah, karena banyak grup yang terbentuk tanpa pembinaan yang jelas," pungkasnya.

Acara pelantikan ini menjadi langkah awal bagi kepengurusan baru untuk mewujudkan visi dan misi PBVSI, yaitu memajukan olahraga bola voli dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.(adv/hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)
Indeks