Ekti Imanuel Melakukan Safari Natal

Sabtu, 14 Desember 2024 688
SAFARI NATAL : Ekti Imanuel melakukan safari natal di gereja kemah Injil Indonesia Jemaat Sion Malapeh, Kamis (12/12/2024) malam.
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi sang Istri Nurmala Suciati turut hadir dalam perayaan Natal Tahun 2024 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Sion Malapeh yang berada di Linggang Malapeh Kabupaten Kutai Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

"Saya atas nama DPRD Kaltim mengucapkan Selamat Natal dan Menyongsong Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat khususnya di Linggang Malapeh. Semoga damai Natal senantiasa menyertai kita semua," kata Ekti saat sambutan.

“Oleh karena itu merayakan Natal hendaknya bukan sekedar kebiasaan atau tradisi semata, melainkan harus benar-benar murni pengakuan iman atas kelahiran Yesus Kristus Sang Putera Natal penebus dosa umat manusia. Sehingga Natal akan membawa makna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi umat Kristiani dan masyarakat,” ujar politis gerindra ini.

Disisi lain, menurutnya perayaan Natal merupakan bentuk aktualisasi iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama, melalui karunia dan talenta yang dimiliki, dengan tujuan agar saling melengkapi, menciptakan keharmonisan, saling memaafkan, membina kerukunan dan kedamaian serta melaksanakan kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Ia berharap, melalui kegiatan ibadah dan perayaan Natal ini, umat Tuhan semakin memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan, khususnya pembangunan di Kabupaten Kutai Barat. Dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera.

“Biarlah kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya dan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa membimbing dan memimpin langkah kita dalam melaksanakan tugas ditahun yang baru ini,” terangnya

Sementara itu, Ketua Panitia Natal dalam sambutannya mengatakan “banyak terima kasih kepada donatur kita pak Ekti Imanuel atas sumbangannya untuk perayaan natal nya kepada Jemaat GKII Sion Malapeh, semoga pak Ekti selalu di beri kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas”.

Ia pun mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pihak terkait secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Ketua beserta para donatur yang telah mendukung dalam mensukseskan acara Perayan Natal tersebut. (hms10)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.