Ekti Imanuel Hadiri Penutupan Padel Tournament HUT Ke-80 TNI

Minggu, 12 Oktober 2025 71
Hadiri Penutupan Padel Tournament HUT Ke-80 TNI

SAMARINDA – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menghadiri penutupan Padel Tournament dalam rangka HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Aubry, Samarinda, Minggu (12/10/2025) malam.

Ekti Imanuel menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran TNI atas peringatan hari jadi ke-80, sekaligus mengapresiasi terselenggaranya turnamen olahraga yang dinilai mampu mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Timur, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Semoga TNI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ekti.

Ia juga memberikan selamat kepada para atlet yang berhasil meraih juara, seraya menekankan pentingnya kegiatan olahraga sebagai wadah membangun soliditas.

“Selamat kepada para atlet yang telah meraih juara dalam turnamen ini. Kegiatan olahraga seperti ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat soliditas dan sinergi bersama,” ujar Ekti Imanuel.

Acara penutupan berlangsung hangat dan meriah, dihadiri jajaran Forkopimda Kaltim, termasuk Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudi Rahmad Nugraha, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, serta perwakilan dari Pemprov Kaltim, Polda, Kejati, dan Pemkot Samarinda.

Penutupan acara berlangsung hangat dan penuh keakraban, ditandai dengan penyerahan piala dan penghargaan kepada para pemenang serta sesi foto bersama seluruh tamu undangan.

TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.