Dua Legislator Kaltim Hadiri Musda IV Partai Hanura Kaltim

Senin, 27 Oktober 2025 140
Dua Legislator Kaltim saat Hadiri Musda Hanura

SAMARINDA –  Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menghadiri Penutupan Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kaltim yang dirangkai dengan Pelantikan Pengurus DPD Partai Hanura Kaltim, di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, pada Senin (27/10/2025) malam. 

 

Kehadiran kedua legislator Kaltim tersebut, menjadi simbol dukungan legislatif terhadap proses demokrasi dan regenerasi kepemimpinan partai politik di daerah. Dalam sambutannya, Hasanuddin Mas'ud menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda IV dan pelantikan pengurus baru yang diharapkan membawa semangat dan arah baru bagi penguatan demokrasi di Kalimantan Timur.

 

“Kita menyambut baik pelaksanaan Musda ini, karena menjadi ajang konsolidasi dan pembaruan semangat bagi partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami berharap Hanura dapat terus menjadi bagian dari kekuatan politik yang konstruktif dan berkomitmen terhadap kemajuan daerah,” ujarnya.

 

Hasanuddin juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara partai politik, legislatif, dan eksekutif dalam menjaga stabilitas daerah serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

 

“Kami di DPRD Kaltim akan terus membuka ruang kerja sama lintas partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui sinergi dan kebersamaan,” ujar Hasanuddin Mas'ud pada acara yang turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, serta sejumlah tokoh politik, pengurus partai, dan lainnya.

 

Darlis Pattalongi menyampaikan pentingnya peran partai politik sebagai wadah pembinaan kader dan penyambung aspirasi rakyat.

 

“Partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak kader yang berintegritas, berkomitmen, dan siap bekerja untuk masyarakat. Musda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat struktur dan arah perjuangan Hanura di Kaltim,” tuturnya.Caption :

 

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dan Sekretariat Komisi IV, Darlis Pattalongi, menghadiri Penutupan Musda IV Partai Hanura Kaltim yang dirangkai dengan pelantikan pengurus DPD Hanura Kaltim. Kehadiran kedua legislator Kaltim tersebut, mencerminkan komitmen DPRD dalam mendukung proses konsolidasi politik dan regenerasi kepemimpinan partai sebagai bagian penting dari penguatan demokrasi daerah.

 

Momentum Musda ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, dan partai politik dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat. DPRD Kaltim menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan arah politik yang konstruktif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.(adv/hms/ggy)

TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.