DPRD Kaltim Terima Kunjungan Peserta PKDN Sespimti Polri Dikreg Ke-34 Gelombang 2

Rabu, 10 September 2025 117
SILATURAHMI : DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan peserta PKDN Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-34 Gelombang II Tahun 2025, di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim, Rabu (10/09).
SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan peserta Prakrek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34 Gelombang II Tahun 2025, di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim, Rabu (10/09).

Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Jahidin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada rombongan peserta PKDN. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Dengan mengangkat tema Mewujudkan Digital Leadership dan Kolaborasi Guna Menegakkan Supremasi Hukum di Kalimantan Timur, kegiatan ini sangat tepat dengan kondisi saat ini, khususnya bagi Kaltim yang sedang bersiap menjadi Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepemimpinan digital bukan hanya soal kemampuan memanfaatkan teknologi, tetapi juga bagaimana mengarahkan perubahan, membangun kerja sama lintas sektor, serta menjaga integritas dalam penegakan hukum.

Menurutnya, tantangan pembangunan dan dinamika sosial ekonomi di Kaltim menuntut kolaborasi yang erat antar-lembaga agar hukum dapat ditegakkan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Jahidin juga berharap, kegiatan PKDN mampu memperluas wawasan peserta, memberikan pengalaman lapangan yang bermanfaat, serta melahirkan gagasan inovatif untuk memperkuat kepemimpinan digital di tubuh Polri.

“Kami meyakini Bapak/Ibu sekalian adalah calon pemimpin Polri masa depan. Semoga pendidikan ini menjadi bekal berharga dalam mengabdi bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

Ketua Tim PKDN Sespimti Polri, Brigjen Pol Dicky Patria Negara, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi sambutan hangat dari DPRD Kaltim. Ia menegaskan, tujuan utama kegiatan PKDN adalah memperkuat silaturahmi sekaligus memperkaya pengalaman peserta di daerah.

“Kami berharap kunjungan ini memberi manfaat nyata, tidak hanya bagi peserta pendidikan, tetapi juga dalam menjalin hubungan erat antara Polri dan pemerintah daerah,” ujarnya. 

Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kaltim kepada rombongan PKDN Sespimti Polri Dikreg Ke- 34 Gelombang II Tahun 2025, sebagai simbol persahabatan dan sinergi kelembagaan. (adv /hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks