DPRD Kaltim Terima Kunjungan Kerja DPRD Kukar, Bahas Pra Rancangan Anggaran APBD 2024 Samarinda

Selasa, 10 Oktober 2023 260
H. Andrie Asdi selaku Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur saat menerima kunjungan kerja Anggota Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (10/10).
 Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, H. Andrie Asdi selaku Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja Anggota Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (10/10). 

Bertempat di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pembahasan pra rancangan anggaran APBD tahun anggaran 2024.

Dalam hal ini Anggota Banggar, DPRD Kukar berharap APBD Provinsi dapat berkontribusi nyata dalam menopang hal-hal yang menjadi perhatian khusus kabupaten/kota termasuk Kutai Kartanegara. Mengingat Kutai Kartanegara memiliki keluasan wilayah yang cukup besar di Benua Etam. 

"Kami sangat berharap APBD Provinsi juga bisa menopang infrastruktur dan lain-lain yang bisa untuk dibantu," ucap Syarifuddin selaku Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kukar. 

Dalam pembahasan pra rancangan anggaran APBD tahun anggaran 2024. Tak hanya infrastruktur, beberapa hal lainnya seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penurunan angka stunting dan kesejahteraan juga menjadi poin yang mana bantuan anggaran dari Provinsi sangat diharapkan Syarifuddin beserta jajaran Anggota DPRD Kukar yang hadir. 

"Apa yang disampaikan rekan-rekan hari ini, menjadi catatan kami kedepan. Insyallah segera kami koordinasikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak- Bapak (DPRD Kukar) dapat menjadi nyata," imbuh H. Andrie Asdi, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kaltim.

Sebagai bentuk jalinan silaturahmi yang erat, pertemuan ini kemudian ditutup dengan penyerahan plakat dari DPRD Kaltim kepada DPRD Kukar. Plakat diserahkan oleh H. Andrie Asdi kepada Syarifuddin disaksikan oleh pejabat struktural sekretariat DPRD Kaltim serta jajaran Anggota Banggar DPRD Kukar.
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)