-cover.jpg)
-cover.jpg)
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Senin (5/2/2024).
Rakor yang digelar Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir serta dihadiri oleh narasumber yang hadir secara langsung maupun virtual, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian dan lembaga, dan Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia.
Hasanuddin Mas’ud mengatakan, ada dua persoalan yang menjadi perhatian dari rakor tersebut, yaitu persoalan disabilitas dan inflasi ketahan pangan.
“Ada dua yang dibahas, yaitu soal disabilitas. Jadi disabilitasnya mau dimasukkan kedalam anggaran, mau APBN maupun APBD setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian soal persiapan ketahan pangan atau inflasi karena ada dampak el nino, seperti banjir dan lain sebagainya,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketika mengikuti rakor di ruang Audio Visual lantai 2 Kantor DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa terkait penanganan terhadap dampak bencana tersebut, berkaitan hal ini dibagi menjadi tiga daerah diantaranya Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
“jadi ada beberapa menurut prakiraan cuaca, tempat-tempat yang ada banjir dampak dari el nino. Nah itu yang harus segera diantisipasi. Maka itu yang dimasukkan kedalam inflasi ketahanan pangan, dan itu juga dimasukkan kedalam APBN dan APBD setiap provinsi,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur bersama DPRD diminta untuk melakukan persiapan dalam menghadapi persoalan terkait ketahanan pangan atau inflasi. (hms8)
Rakor yang digelar Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir serta dihadiri oleh narasumber yang hadir secara langsung maupun virtual, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian dan lembaga, dan Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia.
Hasanuddin Mas’ud mengatakan, ada dua persoalan yang menjadi perhatian dari rakor tersebut, yaitu persoalan disabilitas dan inflasi ketahan pangan.
“Ada dua yang dibahas, yaitu soal disabilitas. Jadi disabilitasnya mau dimasukkan kedalam anggaran, mau APBN maupun APBD setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian soal persiapan ketahan pangan atau inflasi karena ada dampak el nino, seperti banjir dan lain sebagainya,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketika mengikuti rakor di ruang Audio Visual lantai 2 Kantor DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa terkait penanganan terhadap dampak bencana tersebut, berkaitan hal ini dibagi menjadi tiga daerah diantaranya Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
“jadi ada beberapa menurut prakiraan cuaca, tempat-tempat yang ada banjir dampak dari el nino. Nah itu yang harus segera diantisipasi. Maka itu yang dimasukkan kedalam inflasi ketahanan pangan, dan itu juga dimasukkan kedalam APBN dan APBD setiap provinsi,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur bersama DPRD diminta untuk melakukan persiapan dalam menghadapi persoalan terkait ketahanan pangan atau inflasi. (hms8)
-thumb.jpg)
