DPRD Kaltim Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024

5 Februari 2024

RAKOR : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono ketika mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (5/2).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Senin (5/2/2024).

Rakor yang digelar Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir serta dihadiri oleh narasumber yang hadir secara langsung maupun virtual,  para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian dan lembaga, dan Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia.

Hasanuddin Mas’ud mengatakan, ada dua persoalan yang menjadi perhatian dari rakor tersebut, yaitu persoalan disabilitas dan inflasi ketahan pangan.

“Ada dua yang dibahas, yaitu soal disabilitas. Jadi disabilitasnya mau dimasukkan kedalam anggaran, mau APBN maupun APBD setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian soal persiapan ketahan pangan atau inflasi karena ada dampak el nino, seperti banjir dan lain sebagainya,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketika mengikuti rakor di ruang Audio Visual lantai 2 Kantor DPRD Kaltim.

Ia menjelaskan bahwa terkait penanganan terhadap dampak bencana tersebut, berkaitan hal ini dibagi menjadi tiga daerah diantaranya Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. 

“jadi ada beberapa menurut prakiraan cuaca, tempat-tempat yang ada banjir dampak dari el nino. Nah itu yang harus segera diantisipasi. Maka itu yang dimasukkan kedalam inflasi ketahanan pangan, dan itu juga dimasukkan kedalam APBN dan APBD setiap provinsi,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur bersama DPRD diminta untuk melakukan persiapan dalam menghadapi persoalan terkait ketahanan pangan atau inflasi. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Gelar Rapat Koordinasi Pokir Bersama Perangkat Daerah, Rusman Ya’qub Tekankan 3 Poin Atasi Hambatan Dengan Sinkronisasi
admin 22 Februari 2024
0
BALIKPAPAN – Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, Kamis (22/02/24). Rapat yang terbagi menjadi dua sesi ini, berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan. Dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim Rusman Ya’qub didampingi anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin, Ekti Imanuel dan Agus Aras. Pembahasan diantaranya mengenai penyusunan dan penyelarasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025 serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat. “Pada hari ini kita akan menindaklanjuti kegiatan kita pada pertemuan bulan lalu terkait penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD. Karena kita berharap benar-benar tidak ada lagi hambatan dan sumbatan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim dalam penyusunan RKPD tahun 2025 terutama pada proses penginputannya. Oleh karena itu perlu kita lakukan sebuah sinkronisasi baik terhadap pemahaman persepsi kita maupun dalam soal sinkronisasi pelaksanaan teknis dalam penginputan dan pelaksanaannya nanti,” ujar Rusman Ya’qub saat memimpin jalannya rapat. Terdapat tiga poin yang menjadi fokus pembahasan ditekankan Rusman yang selama ini diakuinya menjadi kendala DPRD Kaltim dalam penginputan pokok-pokok pikiran. Dengan tetap mengacu dengan urusan pada masing-masing bidang perangkat daerah sesuai dengan rancangan awal yang disampaikan pada Forum Konsultasi Publik beberapa waktu lalu. Masing-masing Perangkat Daerah pun memaparkan kamus usulannya terutama pada persoalan belanja langsung, bantuan keuangan dan hibah yang mana dalam catatan DPRD Kaltim diungkapkan Rusman, terdapat 60 kamus usulan untuk Pokir, 30 kamus untuk bantuan keuangan dan 10 kamus untuk hibah. Seraya bertanya, Rusman juga menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala dalam penginputan Pokir. Menurutnya Perangkat Daerah perlu membakukan syarat-syarat untuk tahapan entry di SIPD. “Syarat-syarat entry pokir ini penting karena selama ini seringkali teman-teman anggota DPRD Kaltim kesulitan dalam melakukan entry di SIPD karena dianggap tidak memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami minta mulai dari sekarang ada kesepakatan dari syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mengentry di SIPD itu apa saja. Sehingga menjadi kesepahaman jangan sampai kita sudah punya pokok-pokok pikiran semua mental tidak bisa dimasukkan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan. Padahal tidak ada informasi sebelumnya, itu yang menjadi persoalan,” pintanya. Lebih lanjut Ia berpesan agar Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim untuk dapat menunjuk salah satu PIC yang bertanggung jawab berkomunikasi dan mengakomodir dari setiap 55 anggota yang ada di DPRD Kaltim.  “Terima kasih banyak atas kehadiran dalam pertemuan hari ini. Kita berikhtiar, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan konsolidasikan ini benar-benar kedepannya bisa kita urai yang selama ini banyak menjadi sumbatan-sumbatan. Tentu kita punya niat yang sama bahwa penyusunan RKPD 2025 itu semakin lebih baik terutama dalam aspek perencanaan. Dengan mulai banyaknya titik temu diantara kita khususnya Pokir ini, kita berharap APBD kita lebih tepat sasaran dan lebih produktif,” tutupnya. (hms11)