DPRD Kaltim Berikan Apresiasi kepada TNI dan Polri

Senin, 10 Mei 2021 89
APRESIASI : Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Mahakam tahun 2021 di Lapangan SPN Polda Kaltim, belum lama ini.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memberikan apresiasi kepada aparat TNI dan Polri bersinergi dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan dan jelang pelaksanaan hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Upaya pengamanan tersebut dikatakan dia, sejalan dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat (Ketupat) 2021 di Lapangan SPN Polda Kaltim, Rabu (5/5) lalu. “Apel Gelar Pasukan yang dilaksanakan secara serentak ini dalam rangka pengecekan akhir kesiapan rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H,” ujarnya.

Pada Gelar Pasukan Operasi Ketupat Mahakam tersebut, Apel dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor serta didampingi Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak.

Dalam sambutannya, Isran Noor mengatakan, kegiatan apel gelar pasukan ketupat tahun 2021 ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan amanat Kapolri yang dibacakan Isran, sapaan akrabnya, bahwa trend kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Hal ini disebabkan meningkatnya aktivitas masyarakat jelang akhir bulan suci Ramadhan.

“Maka dari itu, Forkopimda Kaltim tidak henti-hentinya bagi-bagi tugas, Pak Pangdam dan Pak Kapolda akan keliling lakukan pengecekan di Pospam (Posko Pengamanan) juga di titik-titik penyekatan,” kata Gubernur Kaltim Isran.

Lebih lanjut disampaikan Isran, mengatasi kasus penyebaran covid-19 yang berasal dari luar negeri, Polri bersama Satgas Bandar Udara dan Pelabuhan Internasional telah melakukan pengawasan terhadap masuknya pelaku perjalanan internasional selama ini. “Saya perintahkan kepada petugas di lapangan, untuk mengawasi pelaku perjalanan internasional secara ketat,” ujarnya.

Operasi Ketupat tahun ini akan berlangsung selama 12 hari, mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Upaya Polri dalam mencegah penyebaran covid-19 melalui penyekatan dan penegakan terhadap protokol kesehatan, prioritas langkah-langkah preventif dan pridentik secara humanis. “Tujuannya, agar masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman,” sebut Isran.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan operasi ketupat tahun 2021 ini, jumlah personil yang terlibat sebanyak 155.005 ribu orang, yang tergabung dari 90.592 personil Polri, 11.533 personil TNI serta 52.880 personil instansi terkait seperti Satpol PP, dinas perhubungan, dinas kesehatan, Pramuka, Jasa Raharja dan lainnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)