DPRD Dukung "Coastal Road" Reza: Tapi Jangan Lupa Infrastruktur Pedalaman Pesisir dan Perbatasan

Kamis, 10 April 2025 1152
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi
SAMARINDA. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menginginkan adanya jalan semacam coastal road yang menghubungkan Jembatan 1 (satu) Samarinda menuju Jalan Kapten Soedjono atau Jembatan Achmad Amins (Eks Jembatan Mahkota 2). Jalan ini nantinya akan mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan Otto Iskandardinata dan kawasan Selili.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi memberikan komentar terkait dengan rencana pembangunan tersebut. Pihaknya mendukung adanya pembangunan jalan di atas air itu, apalagi "coastal road" itu jika dirancang dengan matang akan menjadi ikon baru bagi warga Samarinda.

“Kita saling mendukung jika adanya pembangunan coastal road dan flyover ini menjadi semangat inovasi dan keberanian untuk membawa wajah baru bagi daerah. Coastal road, jika dirancang dengan matang, bisa menjadi ikon baru konektivitas Kaltim,” ucap Reza, Kamis (10/4/2025).

Namun di sisi lain, Reza mengingatkan Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, khususnya terkait infrastruktur jalan provinsi yang kondisinya belum merata dan memerlukan perhatian serius.

“Masih banyak ruas jalan provinsi di daerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan yang rusak dan membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas. Jalan-jalan inilah yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, penghubung antar kecamatan, serta akses utama menuju pusat layanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Reza.

Ia juga mendorong agar rencana pembangunan berskala besar seperti coastal road dapat diimbangi dengan pemetaan skala prioritas pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat di daerah. “Jangan sampai pembangunan yang bersifat monumental justru mengalihkan fokus dari kebutuhan dasar yang lebih mendesak,”kata Reza

Reza menekankan, Komisi 3 akan terus melakukan pengawalan proses pembangunan ini agar berjalan dengan baik dan berpihak ke masyarakat.

“Kami siap mengawal proses ini agar setiap program pembangunan tetap berpihak pada rakyat, berimbang antara visi besar dan kebutuhan dasar. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari pembangunan adalah menghadirkan kemudahan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” tuturnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.