DPRD Dukung "Coastal Road" Reza: Tapi Jangan Lupa Infrastruktur Pedalaman Pesisir dan Perbatasan

Kamis, 10 April 2025 1098
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi
SAMARINDA. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menginginkan adanya jalan semacam coastal road yang menghubungkan Jembatan 1 (satu) Samarinda menuju Jalan Kapten Soedjono atau Jembatan Achmad Amins (Eks Jembatan Mahkota 2). Jalan ini nantinya akan mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan Otto Iskandardinata dan kawasan Selili.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi memberikan komentar terkait dengan rencana pembangunan tersebut. Pihaknya mendukung adanya pembangunan jalan di atas air itu, apalagi "coastal road" itu jika dirancang dengan matang akan menjadi ikon baru bagi warga Samarinda.

“Kita saling mendukung jika adanya pembangunan coastal road dan flyover ini menjadi semangat inovasi dan keberanian untuk membawa wajah baru bagi daerah. Coastal road, jika dirancang dengan matang, bisa menjadi ikon baru konektivitas Kaltim,” ucap Reza, Kamis (10/4/2025).

Namun di sisi lain, Reza mengingatkan Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, khususnya terkait infrastruktur jalan provinsi yang kondisinya belum merata dan memerlukan perhatian serius.

“Masih banyak ruas jalan provinsi di daerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan yang rusak dan membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas. Jalan-jalan inilah yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, penghubung antar kecamatan, serta akses utama menuju pusat layanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Reza.

Ia juga mendorong agar rencana pembangunan berskala besar seperti coastal road dapat diimbangi dengan pemetaan skala prioritas pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat di daerah. “Jangan sampai pembangunan yang bersifat monumental justru mengalihkan fokus dari kebutuhan dasar yang lebih mendesak,”kata Reza

Reza menekankan, Komisi 3 akan terus melakukan pengawalan proses pembangunan ini agar berjalan dengan baik dan berpihak ke masyarakat.

“Kami siap mengawal proses ini agar setiap program pembangunan tetap berpihak pada rakyat, berimbang antara visi besar dan kebutuhan dasar. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari pembangunan adalah menghadirkan kemudahan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” tuturnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Gali Progres Program Kerja Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR-PERA Kaltim
Berita Utama 18 November 2025
0
BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra kerjanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim, pada Selasa (18/11/2025) di Balikpapan.  Raker ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai progres pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dari kedua dinas. Pembahasan dibagi menjadi dua sesi, diawali dengan Dishub Kaltim,kemudian dilanjutkan dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Abdurahman KA, serta anggota Komisi III Arfan, Abdul Rakhman Bolong, dan Baharuddin Muin.  Dalam pembukaannya, Abdulloh menekankan pentingnya raker ini mengingat peran strategis kedua mitra. Dishub Kaltim dalam sektor perhubungan untuk mendukung konektivitas, distribusi logistik, dan keselamatan transportasi, sementara Dinas PUPR-PERA merupakan motor penggerak pembangunan fisik.  Komisi III memandang penting untuk memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Kaltim, sehingga diperlukan pemaparan yang objektif terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, kendala lapangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Terkait pelaksanaan kegiatan, Abdulloh juga menyampaikan kebijakan tegas mengenai kontrak. Kontrak kegiatan akan dinilai sesuai progres, dan tidak akan ada perpanjangan kontrak kerja hingga 50 hari kerja jika pekerjaan selesai tepat waktu atau bahkan jika putus kontrak. Pembayaran akan dilakukan secukupnya berdasarkan administrasi realisasi progres yang dicapai. Plt Kepala Dishub Kaltim, Heru Santosa, memaparkan bahwa secara umum kegiatan Dishub Kaltim berjalan sesuai jadwal di masing-masing bidang. Realisasi keuangan rata-rata mencapai 75-78% dan fisik sekitar 78-81% di Tahun 2025, menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, ia mengakui masih terdapat bidang yang realisasinya belum mencapai target, khususnya bidang pelayaran dan beberapa kegiatan pada UPTD Terminal.  Meskipun demikian, presentasi tersebut menggambarkan arah pembangunan Dishub Kaltim yang semakin terintegrasi dengan fokus pada keselamatan transportasi, kelancaran mobilitas, penguatan konektivitas wilayah, dan penyelesaian proyek strategis. Sementara itu, Dinas PUPR-PERA Kaltim melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Rahmat, memaparkan progres realisasi tahun 2025 yang menunjukkan deviasi signifikan dari rencana. Realisasi fisik baru mencapai 55,61% terhadap rencana 64,87%, sedangkan realisasi keuangan baru 26,24% dari target 64,26%.  Rahmat menjelaskan bahwa kondisi ini menggarisbawahi perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun dan penanganan hambatan yang mengakibatkan keterlambatan. Secara umum, materi presentasi PUPR-PERA menegaskan fokus pemerintah provinsi pada percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan, dengan kebutuhan penguatan koordinasi dan pengendalian untuk memastikan pencapaian target. Menanggapi pemaparan tersebut, Abdulloh kemudian meminta agar Anggota Komisi III segera melakukan peninjauan lapangan sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Peninjauan akan difokuskan pada pekerjaan tahun 2025, baik murni maupun perubahan, yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah selesai. Untuk memfasilitasi percepatan peninjauan lapangan ini, Dishub Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim diminta segera menyiapkan data kegiatan per daerah pemilihan kepada Komisi III DPRD Kaltim.