Diusia ke-11, Mahulu Terus Kejar Pembangunan

Sabtu, 14 Desember 2024 1260
Upacara Peringatan Hari Jadi ke-11 Kabupaten Mahakam Ulu.
MAHAKAM ULU. Anggota DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus hadiri upacara peringatan Hari Jadi Ke-11 Kabupaten Mahakam Ulu di, Sabtu (14/12/2024). 

Upacara di pimpin Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawah, dan diikuti ratusan peserta yang terdiri dari TNI/Polri, seluruh OPD Kabupaten Mahulu, siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. 

Hadir pada kesempatan tersebut Mewakili Gubernur Kaltim, Asisten III Pemprov Kaltim Christianus Benny, Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, Wakil Ketua Sementara DPRD Mahulu Nor Lili Bulan, dan Forkopimda Mahulu. 

Upacara diawali pembacaan sejarah pembentukan  Kabupaten Mahakam Ulu tersebut, mengusung tema "Mahakam Ulu Maju, Hebat, Masyarakat Hebat".

Abdul Rahman Agus mengatakan menginjak usia 11 Tahun, Mahakam Ulu sudah menunjukkan pembenahan di berbagai bidang terutama infrastruktur. 

"Sebagai kabupaten termuda di Kaltim, Mahulu terus berjuang mengejar pembangunan baik SDM maupun infrastruktur. Tantangan, seperti banyaknya jalan yang perlu dibangun, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya harus menjadi fokus pembangunan Mahulu kedepannya,"katanya.

Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Abdul Rahman Agus mengaku pihaknya akan berupaya maksimal dalam membantu dan memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan, kampung, dan wilayah tertinggal. 

"Kami akan perjuangkan agar provinsi memberikan perhatian maksimal. Selamat Hari Jadi ke -11 Mahakam Ulu, semoga semakin maju dan berkembang," tuturnya. (hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)