Dirgahayu RI ke 78, Reza Harap Pendidikan di Kaltim Berkualitas

Sabtu, 19 Agustus 2023 74
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi
SAMARINDA. Dirgahayu Republik Indonesia (RI) yang ke 78, menjadi harapan bagi seluruh masyarakat. Khususnya di bidang pendidikan. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi, berharap, sebagai warga, ingin melihat Indonesia terus berkembang dan memperkuat fondasi kemerdekaannya. “Ini harus melibatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan peningkatan infrastruktur,” katanya, Kamis (17/8/2023) pagi.

Selain itu, pria yang juga ketua organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (Tidar) di Kaltim ini juga berharap, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. “Pendidikan yang baik, memberikan peluang yang lebih baik bagi generasi muda. Harapan ini mencakup peningkatan kualitas sekolah, kurikulum yang relevan, dan akses pendidikan yang merata,” harapnya.

Tidak hanya pendidikan saja, bidang kesehatan pun juga harus diperhatikan. Beberapa daerah pedalaman dan terpencil di Kaltim misalnya, masih memerlukan dukungan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang memiliki fasilitas memadai dan buka 24 jam. Termasuk sarana tenaga kesehatan serta pendukung seperti ambulans atau Puskesmas terapung untuk wilayah perairan. “Luasnya Indonesia, termasuk Kaltim ini ini menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di sektor kesehatan,” ungkapnya.

Harapan lain di usia Indonesia yang semakin matang ini, Reza menyampaikan pentingnya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil. Yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Tentu saja, hal tersebut perlu dilakukan karena perkembangan teknologi juga semakin meningkat. “Apa yang terjadi di kota, harapannya secara bertahap juga bisa dirasakan masyarakat di daerah terpencil, dalam hal ini misalnya akses internet,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sejumlah Anggota DPRD Kaltim Berikan Masukan pada Acara Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD Kaltim
Berita Utama 25 Maret 2025
0
SAMARINDA. Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur hadiri konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Selasa (25/3/2025) di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.  Pada kesempatan itu, sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan masukan untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pada saat pembahasan RPJMD dan RKPD Kaltim. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menuturkan mendukung penuh kegiatan tersebut sebagai upaya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam arti luas di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun kedepan. Selain itu, penting untuk melakukan penyelarasan mulai dari kebijakan pembangunan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.  “Bagaimana menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, karena sampai saat ini harus diakui masih banyak infrastruktur jalan khususnya di daerah pedesaan yang masih memerlukan sentuhan dan perhatian bersama,”kata Ekti Imanuel didampingi Sigit Wibowo dan Abdul Rahman Agus. Sigit Wibowo mengatakan pihaknya menyampaikan beberapa hal yang menjadi kondisi rill di masyarakat. Ia menjelaskan salah satunya, nasib honorer yang perlu untuk terus diperjuangkan.  “Banyak jalan nasional yang perlu dibenahi, DPRD mengajak berjuang bersama untuk mendapatkan perhatian pusat,”sebutnya. Sigit menambahkan perlu dilakukan penambahan runway di bandar udara. “Kemudian Jalan Mulawarman arah ke Gunung Tembak masuk status provinsi. Harus dilakukan pembenahan termasuk pelebaran. Untuk itu aset nasional harus dimaksimalkan agar mampu bermanfaat dan mampu menambah pendapatan daerah,”terangnya.  Muhammad Darlis Pattalongi bergabung via daring menyampaikan RPJMD salah satu fungsinya cerminan visi misi kepala daerah, tetapi bukan satu satunya acuan itu tetapi ada beberapa hal yakni RPJMD kedepan harus betul-betul menentukan skala prioritas dalam membangun Kaltim kedepan.  Menurutnya, seberapa besar APBD tidak akan cukup membiayai seluruh pembangunan di Kaltim secara bersamaan, oleh sebab itu harus dihitung skala prioritas lima tahun kedepan.  "Bagaimana melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan, kalau kedua hal ini bisa dilakukan pemerintah maka bisa dikatakan berhasil," katanya.  Kemudian, lanjut Darlis, harus dipastikan betul apa yang disusun sudah sesuai dengan RPJMN, Ini penting dalam rangka menghadirkan proyek strategis nasional di Kaltim, hal ini didasarkan pada salah satu faktor pertimbangan pusat memberikan bantuan ke daerah dengan melihat proyek strategis nasional di daerah tersebut.  "Daya tampung rumah sakit umum Daerah tidak ada peningkatan. Disatu sisi ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi disisi lain masih kurangnya tenaga medis hingga sapras masih kurang. Oleh sebab itu kedepan harus menjadi perhatian dan bisa terus ditingkatkan,"tuturnya.  Pihaknya berharap pemerintah provinsi memicu komoditas unggulan sehingga perekonomian bisa ditingkatkan. Selain itu, perlunya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi di Kaltim.  Kepala Bappeda Yusliando memaparkan  pendekatan penyusunan Ranwal Tahun 2025-2029, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 mempedomani dan memperhatikan visi, misi dan program unggulan gubernur/wakil gubernur, RPJMN Tahun 2025-2045, rancangan teknokratik RPJMD, RPJPD Tahun 2025-2045, hasil evaluasi Tahun ke-1 RPD 2024-2026, dan lainnya.  Ia menambahkan, ada enam permasalahan pokok pembangunan daerah, yakni belum meratanya kualitas dan daya saing sumber budaya manusia, masih lambannya transformasi ekonomi, belum meratanya infrastruktur dasar dan insfrastruktur penunjang ekonomi, kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah. "Selain itu, tingginya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup, dan velyn optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya. (hms4)