Dekranas 2025, Momentum UMKM Tumbuh Merata

Rabu, 9 Juli 2025 32
SYUKURAN : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ketika menghadiri acara Syukuran HUT Dekranas Ke – 45, Rabu (9/7/2025).
BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menaruh perhatian khusus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Rabu (9/7/2025). Acara yang berlangsung selama tiga hari, 9–11 Juli 2025, mengusung tema “Pengrajin, Berdaya, Mendunia” dan menjadi ajang unjuk gigi ribuan pengrajin dari seluruh Indonesia. Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam keterangannya, Hasanuddin Mas’ud menyebut peringatan ini bukan sekadar bentuk rasa syukur, tetapi juga wujud apresiasi terhadap kontribusi para perajin dan pelaku UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

“Produk UMKM Kaltim itu bagus ternyata. Kita bisa lihat batiknya, kerajinan tangannya, dan makanannya,” ujar pria yang akrab disapa Hamas usai menghadiri acara.

Ia menilai kegiatan seperti ini memiliki efek domino yang positif terhadap perekonomian daerah, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, hingga pariwisata.

“Kita lihat hotel penuh, ekonomi bawah bergerak, penyewaan mobil bagus, terus pesawat full ke Kaltim,” tambahnya. Namun, Hamas juga menyoroti pentingnya memberi ruang lebih besar bagi UMKM yang baru tumbuh, bukan hanya yang sudah dikenal luas.

“Jangan setiap ada kegiatan, yang muncul UMKM itu-itu lagi. Yang baru juga perlu disentuh dan diperhatikan. Untuk itu pentingnya memberi ruang bagi UMKM baru agar tidak terus-menerus didominasi oleh pelaku usaha yang sudah mapan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Muhaimin melaporkan bahwa total peserta yang hadir mencapai 3.769 orang. Mereka terdiri dari Seruni Kabinet Merah Putih, pengurus Dekranas Pusat, serta perwakilan Dekranasda dari 37 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

“Tercatat sebanyak 442 peserta dari provinsi, 687 dari kota, dan 2.528 dari kabupaten turut ambil bagian dalam perayaan ini,” jelas Muhaimin.

Rangkaian kegiatan utama dalam event ini meliputi acara syukuran HUT ke-45 Dekranas, pameran produk kerajinan dan UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, berbagai side event tematik, gala dinner, serta kunjungan ke IKN.(hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.