Benuo Taka Genap 24 Tahun, Baharuddin Muin Berharap PPU Lebih Maju dan Sejahtera

Minggu, 15 Maret 2026 16
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Baharuddin Muin menghadiri rapat paripurna
PENAJAM - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Baharuddin Muin, menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-24 Kabupaten Penjanam Paser Utara, Rabu (11/3/2026). 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten PPU, Raup Muin, didampingi para wakil ketua DPRD PPU. Hadir Bupati PPU, Mudyat Noor, dan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin. 

Dengan mengusung tema “Harmoni Dalam Kolaborasi”, peringatan hari jadi daerah berjuluk Benuo Taka ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam membangun PPU menuju masa depan yang lebih maju.  

Baharuddin Muin menyampaikan bahwa kehadiran DPRD Kaltim dalam peringatan tersebut merupakan bentuk komitmen lembaga legislatif provinsi dalam mendukung pembangunan daerah. “PPU memiliki peran strategis dalam pembangunan Kaltim, terlebih dengan adanya Ibu Kota Negara di wilayah ini. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.  

DPRD Kaltim menilai, peringatan HUT ke-24 PPU bukan hanya seremonial, tetapi juga refleksi atas perjalanan pembangunan daerah serta dorongan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat. (hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.