Banmus DPRD Jatim Sambangi Karang Paci

Kamis, 20 Juni 2024 105
BANMUS : Banmus DPRD Jatim berkunjung ke DPRD Kaltim dalam rangka sharing tugas dan fungsi Banmus, Kamis (20/6/2024).
SAMARINDA. Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur (Jatim) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka studi banding terkait tugas dan fungsi Banmus DPRD.

Kedatangan rombongan Banmus DPRD Jatim diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Perisalah Legislatif Ahli Muda Akhmad Sofian, Pranata Humas Ahli Muda Vidi Gatot Setiadi dan sejumlah staf Banmus DPRD Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Kamis (20/6/2024). 

Muhammad Samsun menyambut baik atas kunjungan dari Banmus DPRD Jatim tersebut, karena bagi dia ini seperti kunjungan saudara sekampung.

“Saya sangat senang dengan kehadiran dari “panjenengan” semua, saya merasa seperti dikunjungi oleh saudara sekampung. Ini juga merupakan kunjunngan balasan karena DPRD Kaltim beberapa waktu lalu juga ada berkunjung ke DPRD Jatim,” ujar wakil rakyat kelahiran Jember ini.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jatim Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagio selaku pimpinan rombongan Banmus DPRD Jatim mengatakan, kunjungan ini dalam upaya menyingkronkan dan saling tukar pikiran dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.

“Dan semua sesuai dengan petunjuk dari pihak terkait, dan ternyata tidak ada bedanya,” sebutnya.

Kemudian, lanjutnya, terkait dengan program-program kedewanan yang perlu dituntaskan, apalagi ini merupakan masa transisi.

“Apa yang jadi tugasnya yang lama dan nanti yang baru, bagaimana sinerginya, dan ternyata hampir sama semuanya,” pungkasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)
Indeks