Banggar Siap Tambah Dana BTT untuk Mempercepat Penanganan Covid-19

Jumat, 6 Agustus 2021 391
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KaltimSutomo Jabir
SAMARINDA. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui sudah sejauh mana pemanfaatan dana Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2021.

Melihat kondisi yang ada saat ini, Sutomo pun menanyakan BPKAD Kaltim terkait apakah tidak butuh refocusing atau tambahan anggaran BTT lagi.“Kita belum tahu sejauh mana serapannya, saya telepon Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  dan sudah mempertanyakan hal itu,” ucapnya saat ditemui infosatu.co di kediamannya  Jalan  Kadrie Oening.

Ketua DPC PKB Berau itu pun merasa prihatin jika banyak hal yang ternyata tidak dapat dibenahi hanya dengan alas an ketersediaan dana.“Namun kata BPKAD kemarin memang ada rencana refocusing tapi tunggu dulu. Sehingga DPRD masih menunggu rincian penggunaan dan ketersediaan dana kita ini sudah habis atau belum,” paparnya.

Anggota Banggar DPRD Kaltim itu menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu Pemprov Kaltim terkait rincian atau detail penggunaan dana tersebut.“Posisi DPRD Kaltim khususnya Banggar masih menunggu Pemprov Kaltim, kira-kira berapa lagi yang dibutuhkan untuk menanggulangi Covid-19 dan dampaknya ini. Intinya kita masih belum tahu apakah dana Rp 251 miliar sudah habis atau belum,” jelasnya, Jumat (6/8/2021).

Apabila ada laporan dari Pemprov Kaltim dan DPRD mendapat pengajuan refocusing untuk mempercepat penanggulangan  Covid-19,  Sutomo menegaskan bahwa Banggar siap menambah anggaran BTT.“Di Kaltim ini kan sangat prihatin, sehingga saya piker ini perlumen jadi perhatian eksekutif, legislatif dan semua masyarakat. Dengan harapan tidak semakin tinggi kasus Covid-19 di Kaltim,” harapnya  (adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.