Bahas Penyusunan Rencana Kegiatan, Pansus Kode Etik dan Tata Beracara Gelar Rapat Internal

Senin, 25 November 2024 81
RAPAT : Pansus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur saat menggelar Rapat Internal di Meeting Room Grand Jatra Hotel Balikpapan, Senin (25/11/2024) pagi.
BALIKPAPAN. Pansus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Internal di Meeting Room Grand Jatra Hotel Balikpapan, Senin (25/11/2024) pagi.

Rapat Internal di Hadiri Anggota Pansus Yusuf Mustafa, Shemmy  Permata Sari, Sugiyono, Sigit Wibowo, Nurhadi Saputra.

Hadir juga Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Andi Razaq dan Tim Ahli DPRD Kaltim Roy Hendrayanto, Imam Fajar Sidiq, Muhammad Fathurrazi beserta Staf Pansus.

Rapat Internal membahas penyusunan rencana kegiatan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Sigit Wibowo mengatakan, pada rapat internal  ini jadi rembukkan bersama kedepannya kita akan konsultasikan terlebih dahulu ke Kemendagri untuk menentukan kesepakatan bersama dalam membuat penyusunan rencana kegiatan pansus pembahas ranperda DPRD tentang kode etik dan tata beracara.(hms12)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)