Bahas Peningkatan Mutu Pendidikan, Komisi IV Gelar Rapat Kerja dengan Disdikbud

Senin, 6 Februari 2023 141
BAHAS PENDIDIKAN : Rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Jumat (3/2/2023).
BALI. Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (3/2/2023). Pertemuan tersebut membahas tentang peningkatan mutu dan kualitas pendidikan khususnya SMA/SMK.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi didampingi Anggota Komisi IV Salehuddin, Fitri Maisyaroh, dan Rusman Ya'qub. Hadir Kadisdikbud Kaltim M Kurniawan bersama sejumlah pejabat struktural di lingkungan Disdikbud Kaltim.

Pada pertemuan yang berlangsung pagi hingga sore hari itu, Akhmed Reza Fachlevi menuturkan bahwa pihaknya membedah persoalan pendidikan di Kaltim. Melalui evaluasi capaian kinerja serta program kerja Disdikbud Kaltim di Tahun 2023-2024.

"Kita bahas per bagian agar benar-benar menemukan solusinya. Misalnya, keluhan masyarakat tentang tidak terakomodirnya peserta didik di zonasi sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka karena keterbatasan ruang kelas dan guru," sebutnya.

Menurutnya, Kaltim harus mampu menciptakan pemerataan kualitas pendidikan dan meningkatkan mutunya guna mencetak SDM unggul dan profesional yang berdaya saing bertaraf internasional.

Guna menciptakan itu semua, lanjut dia tidaklah mudah karena diperlukan pembenahan di segala lini yang memerlukan anggaran yang maksimal. Sebab itu dinilai penting pula untuk memperjuangkan peningkatan dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat.

Rusman Ya'qub meminta kepada Disdikbud untuk memetakan sekolah mana saja yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan guna pemenuhan kualitas sekolah.

"Sekolah mana saja yang memerlukan pemenuhan sarana dan prasarana baik penambahan ruang kelas maupun laboratorium atau ruang praktek, penambahan sekolah baru karena pertimbangan jarak tempuh siswa dari tempat tinggal, dan sertifikasi untuk para guru,"tegasnya.

Tidak hanya itu, terkait beasiswa guna memberikan bantuan kepada peserta didik yang ingin sekolah atau meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi namun terkendala dengan biaya juga harus benar-benar tepat sasaran.

M Kurniawan menjelaskan Disdikbud melalui bidang pengawasan SMK memiliki program pengawasan kurikulum yang berstandar industri dengan maksud guna mengetahui kompetensi keahlian. "Sehingga ketika anak akan lulus dipastikan telah mengantongi sertifikat kompetensi. Dan target tahun ini 25 ribu jiwa," jelasnya.

Sertifikasi kompetensi sendiri diperlukan dalam rangka menyiapkan SDM yang diperlukan oleh industri agar memiliki daya saing dengan lulusan luar Kaltim. Selain itu, pembangunan sekolah baru satu diantaranya yakni pemindahan SMK 3 Tanah Grogot.

"Banyak program yang telah terlaksana maupun akan dilaksanakan di 2023 - 2024. Termasuk menghidupkan pentas seni di tiap sekolah, tes bakat dan minat siswa untuk prestasi anak, sekolah ramah anak, dan lainnya," ujarnya. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Sekwan Kaltim Norhayati Usman Hadiri Munas ADPSI dan ASDEPSI
Berita Utama 7 Mei 2025
0
BANDUNG. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ekti Imanuel bersama Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Norhayati Usman menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Pengurus dan Anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI), Selasa (06/05). Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Munas dipimpin langsung oleh Ketua ADPSI periode 2019–2024 yang juga merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, didampingi oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, selaku tuan rumah. Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang menyampaikan materi tentang “Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel”. Dalam paparannya, Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan responsif. Beberapa isu strategis turut dibahas, antara lain Penguatan fungsi DPRD,Optimalisasi dana transfer Daerah, Perbaikan tata kelola BUMD dan BLUD, serta Percepatan regulasi penataan Daerah. Ia juga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan status Ketua dan Anggota DPRD sebagai pejabat negara dalam revisi UU ASN. Oleh karena itu, Ia mengajak ADPSI dan ASDEPSI terus berperan aktif memperkuat demokrasi lokal dan pelayanan publik. Kegiatan dilanjutkan dengan Pemilihan Ketua ADPSI dan ASDEPSI Periode 2025-2029, Pemilihan dan Penetapan Kepengurusan ADPSI dan ASDEPSI Periode 2025-2029, Serah Terima Jabatan Ketua ADPSI dan ASDEPSI Periode 2019- 2025 kepada Ketua ADPSI dan ASDEPSI terpilih. Usai kegiatan, Ekti Imanuel menyampaikan harapannya atas hasil Munas. “Dalam Munas hari ini, telah terpilih Ketua ADPSI dan ASDEPSI untuk masa bakti 2025–2029, dan proses penyerahan kepengurusan pun telah dilakukan secara resmi kepada Pimpinan terpilih,” ujarnya. Ia berharap ADPSI dapat terus bekerja sama dan memperjuangkan hak-hak DPRD. “Semoga kepengurusan yang baru ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik ke depannya,” tutupnya.(adv/hms9)