Andi Satya Soroti Minimnya Dokter di Benua Etam

Rabu, 9 April 2025 1079
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra
SAMARINDA. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi wilayah dengan populasi mendekati 4 juta jiwa, kini menghadapi krisis kesehatan yang cukup mendesak. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra sekaligus seorang dokter dan pengajar, baru-baru ini menyoroti permasalahan ini. Menurutnya, jumlah dokter di Benua Etam masih jauh dari cukup untuk melayani masyarakat secara optimal.

Bicara tentang data, pria yang akrab disapa Andi Satya ini menyebutkan bahwa Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter. Angka ini hanya separuh dari jumlah yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan idealnya satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.

"Populasi Kaltim yang mencapai 4 juta, provinsi ini seharusnya memiliki setidaknya 4.000 dokter untuk memenuhi standar layanan kesehatan yang memadai," terang Andi Satya. "Artinya, kita masih kekurangan 50 persen dari standar WHO" sambungnya.

Namun, jumlah yang minim hanyalah salah satu sisi masalah. Andi menekankan bahwa distribusi dokter yang tidak merata memperparah kondisi ini. Dari total 2.000 dokter, sekitar 80 persen terkonsentrasi di tiga kota besar yakni Samarinda, Balikpapan dan Bontang. Hal ini meninggalkan sebagian besar wilayah lain dalam keadaan minim tenaga medis.

Lebih lanjut kata Andi Satya, dirinya juga mencatat bahwa dari jumlah tersebut, 800 adalah dokter spesialis yang mayoritasnya memilih praktik di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, di mana kesejahteraan dan fasilitas lebih menjanjikan.

"Sulit mempersalahkan dokter yang enggan bertugas di daerah terpencil, di mana akses jalan sulit dan fasilitas rumah sakit masih jauh dari memadai" ucapnya.

Menurutnya, solusi ada di tangan pemerintah. Investasi dalam peningkatan infrastruktur kesehatan dan jaminan kesejahteraan bagi dokter yang bertugas di pedalaman menjadi kunci untuk menarik lebih banyak tenaga medis ke wilayah-wilayah tersebut.

"Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa fasilitas di daerah terpencil cukup memadai untuk mendorong para dokter mengambil peran di sana" pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPMB 2025/2026, Komisi IV DPRD Kaltim Upayakan Formulasi Penyempurnaan SPMB Lebih Baik
Berita Utama 16 Juli 2025
0
BALIKPAPAN. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kalimantan Timur menjadi sorotan utama dalam agenda monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Baba beserta Anggota Komisi IV Syahariah Mas’ud, Hartono Basuki dan Fuad Fakhruddin, Rabu (16/7/25). Bertandangnya Komisi IV DPRD Kaltim ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur kali ini adalah bagian dari upaya Komisi IV untuk memastikan proses SPMB berjalan optimal, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh calon siswa khususnya di wilayah Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Evaluasi ini dilakukan mengingat SPMB, yang kini mengusung istilah "domisili" menggantikan "zonasi" dan memiliki beragam jalur seperti afirmasi, prestasi, dan domisili, adalah gerbang awal bagi ribuan calon pelajar untuk menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK di Kaltim. Dalam kunjungannya, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba disambut langsung oleh Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim Winarno beserta jajaran staf terkait. Pertemuan ini membahas secara mendalam progres, kendala, dan strategi yang diterapkan dalam SPMB tahun ini. "Kunjungan kami hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses SPMB berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Baba. Diungkapkan Baba, Komisi IV DPRD Kaltim ingin mengetahui bagaimana progress pelaksanaan sistem terbaru yang diterapkan di lapangan, khususnya di wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara, mengingat kedua daerah ini memiliki dinamika penerimaan siswa yang cukup tinggi. Terkait sistem dan aplikasi SPMB tahun 2025, Baba mengamati bahwa pada tahap awal pelaksanaannya terpantau aman, namun di fase selanjutnya sempat terjadi beberapa kendala yang menyebabkan prosesnya menjadi kurang teratur. "Kami memahami bahwa saat ini permasalahan tersebut masih dalam proses penyelesaian oleh pihak terkait," tambahnya. Komisi IV juga menyoroti persiapan sekolah dalam menampung jumlah siswa baru serta pemerataan akses pendidikan di setiap wilayah. Lebih lanjut, Bapak Baba menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim untuk memformulasikan sistem SPMB agar menjadi lebih baik lagi. "Salah satu langkah konkret yang akan kami ambil adalah melakukan studi banding ke Disdikbud dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Jawa Timur. Kami ingin menyerap dan mempelajari bagaimana pelaksanaan SPMB di daerah lain yang dianggap berhasil. Harapannya, pengalaman dan praktik terbaik tersebut bisa kami adopsi dan adaptasi untuk terus memperbaiki sistem SPMB di Kalimantan Timur agar lebih baik lagi di masa mendatang," tegasnya. Rencana studi banding tersebut, seyogyanya dapat menjadi dasar bagi Komisi IV DPRD Kaltim untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna menyempurnakan sistem penerimaan murid baru di Provinsi Kalimantan Timur, demi terciptanya pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. (hms11/ca)