Andi Satya Soroti Jalan Rusak dan Kerusakan Hutan Bakau Konversi Lahan PT EUP di Bonles, Ini Kata PT EUP

Kamis, 15 Mei 2025 58
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra
KUTIM. Andi Satya Adi Saputra Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti jalan rusak dan kerusakan hutan bakau di Bontang Lestari dampak dari konversi pembangunan PT EUP. Andi Satya meminta kontribusi dari PT EUP lewat dana CSR-nya untuk bisa memperbaiki jalan rusak di Bontang Lestari ini.

“Saya melihat jalan rusak di depan PT EUP ini sangat parah. Apakah tidak ada keinginan PT EUP untuk memperbaiki jalan rusak ini menggunakan CSR-nya,” jelas Andi Satya, dalam audiensi besama PT Energi Unggul Persada (EUP) pada Kamis (15/5/2025) sore.

Selain itu, Andi Satya juga menyoroti kerusakan hutan bakau konversi lahan untuk pembangunan perusahan PT EUP. Seperti yang berada dijalan kanan dan kiri saat masuk ke areal perusahaan, terlihat banyak hutan bakau yang rusak.

“Nah ini bagaimana langkah mitigasi dari PT EUP terkait kerusakan hutan bakau ini. Apakah dari perusahaan ada melakukan penanaman kembali,” tegas Andi Satya.

Sementara itu, Humas PT EUP Jayadi mengatakan, sebelumnya ada bantuan perbaikan jalan menggunakan dana bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi.

“Namun sebelumnya PT EUP juga merawat jalan yang berada tepat didepan PT EUP. Tetapi perbaikan jalan tidak kami masukan dalam penggunaan dana CSR,” jelasnya.

Jalan rusak di depan areal PT EUP hingga jalan di Lapas, kata Jayadi, pihaknya hampir setiap minggu melakukan perbaikan. Perbaikan dengan agregat memperkuat struktur jalan dengan batu krikil dan pasir. Jayadi mengakui rusaknya jalan juga akibat dari beban kendaraan yang melebihi kapasitas muatan menjadi salah satu penyebab rusaknya jalan.

Namun, bukan hanya mobil bermuatan besar dari PT EUP yang menggunakan jalan, dari PT Indominco hingga KIE pun ada Kata Jayadi. “Memang mungkin akibat beban muatan kendaraan yang lewat jadi kendala di kami,” kata Jayadi. Jayadi bilang, sebelumnya PT EUP juga pernah kerjasama dengan Dinas PU Kota Bontang untuk memperbaiki jalan.

“Kami yang yang menyediakan batu, kemudian mereka Dinas PU yang akan mengerjakan. Tetapi tidak jalan kemudian karena batu menumpuk di Jalan, sehingga masyarakat sempat komplain. Tetapi kita tetap kerjakan dibantu LSM masyarakat saat itu,” jelas Andi Satya.

Sementara terkait kerusakan hutan bakau, Jayadi mengungkapkan, bahwa pihaknya kesulitan untuk mencari lokasi lahan untuk menanam pohon bakau. “Sementara kalau kita mau menanam diluar Bontang seperti di TNK, tapi kan Pemkot Bontang tak mengizinkan di lokasi ini,” jelas Jayadi.

Kendati demikian ada solusi yang diberikan oleh PT Indominco dan KPI untuk bekerjasama dengan kelompok binaan Taman Nasional Kutai (TNK). (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Perkuat Sinkronisasi Agenda dan Tata Kelola Kelembagaan, Banmus DPRD Kaltim Kunjungi DPRD DKI Jakarta
Berita Utama 30 September 2025
0
JAKARTA — Dalam upaya memperkuat koordinasi kelembagaan dan meningkatkan efektivitas penyusunan agenda kerja, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada Selasa (30/09).    Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penjadwalan kegiatan dewan serta menggali masukan terkait sinkronisasi agenda antar alat kelengkapan dewan.   Rombongan Banmus DPRD Kaltim dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi anggota Banmus Sigit Wibowo, Andi Satya Adi Saputra, dan Abdul Rahman Agus. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.   Dalam pertemuan tersebut, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa kunjungan ini difokuskan untuk mempelajari pola penyusunan jadwal kegiatan yang diterapkan DPRD DKI Jakarta.   “Kami ingin mempelajari pola yang diterapkan DPRD DKI Jakarta dalam penyusunan jadwal agar tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan, sekaligus memahami mekanisme secara komprehensif dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya,” ujarnya.   Selain itu, Banmus DPRD Kaltim juga ingin mengetahui pembagian jadwal antar alat kelengkapan dewan, mekanisme pembentukan pansus, hingga pola pelaksanaan serap aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD.   Dalam kesempatan ini, sejumlah isu turut dibahas, mulai dari mekanisme berbagi informasi antar AKD, kendala sinkronisasi agenda, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat koordinasi, hingga evaluasi pelaksanaan Banmus di DKI Jakarta.   Rombongan Banmus juga meminta masukan mengenai cara mengatur jadwal kegiatan DPRD agar tidak berbenturan, serta menyinggung koordinasi antara jadwal pembahasan APBD, proses Musrenbang, hingga penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.   Melalui kunjungan ini, Banmus DPRD Kaltim berharap dapat membawa pulang referensi dan praktik terbaik dari DPRD DKI Jakarta yang dapat diterapkan di DPRD Kaltim.    “Kami ingin memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi, dan memastikan setiap agenda DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(hms9)