Andi Satya Komitmen Perjuangkan Sektor Kesehatan dan Pendidikan

25 Oktober 2024

Andi Satya Adi Saputra, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Andi Satya Adi Saputra, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih periode 2024-2029, menegaskan komitmennya untuk memajukan sektor kesehatan dan pendidikan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kaltim. Politisi Partai Golkar ini, dengan latar belakang sebagai dokter dan pengajar, melihat kebutuhan untuk memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di wilayah terluar dan perbatasan. “Kita bicara tentang Kaltim secara keseluruhan, bukan hanya Samarinda dan Balikpapan, tetapi juga daerah perbatasan yang selama ini sering terabaikan,” tegas Andi Satya, Jumat (25/10/2024).

Menurut pria yang juga seorang dokter itu, layanan kesehatan dan pendidikan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim, tanpa terkecuali. Andi Satya menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas, dan memastikan akses kesehatan yang merata. Masyarakat di daerah terpencil, menurutnya, kerap menghadapi kendala jarak untuk memperoleh layanan kesehatan, sebuah kesenjangan yang perlu segera diatasi. “Dengan akses kesehatan yang lebih cepat, sistem rujukan yang lebih efisien, dan pelayanan yang merata, kita bisa memastikan semua warga Kaltim mendapatkan hak kesehatan mereka,” jelasnya

Selain itu, dirinya menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif, dengan fokus pada sanitasi, rumah layak huni, serta program kesehatan lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan warga. Dengan dukungan masyarakat, ia berharap dapat menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat dengan integritas, sehingga aspirasi masyarakat Kaltim dapat diwujudkan secara nyata untuk masa depan yang lebih baik. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)