Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, Tekan Angka Golput pada Pemilu 2024

Senin, 10 Juli 2023 586
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memberikan pemaparan saat Rakor Forkopimda se-Kaltim, Kamis (6/7).
BALIKPAPAN. Rapat koordinasi Forkopimda se-Kaltim dalam rangka pemantauan perkembangan politik daerah mendukung konduktivitas daerah menjelang pemilu serentak 2024 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (6/7).

Acara yang dihadiri Forkopimda, kepala daerah dan pejabat kabupaten/kota se-Kaltim serta instansi terkait tersebut dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Hadir memberikan pemaparan pada kesempatan itu Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Mewakili Polda Kaltim Kombes Pol Frans Barung Mangera, dan Mewakili Pangdam VI/Mulawarman Kolonel Inf Mustakim. Kemudian disusul Ketua KPU Kaltim Mukhasan Ajib, dan Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto.

Dalam pemaparannya, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan  pemilu suatu kegiatan politik yang penting yang menarik keterlibatan semua pihak khususnya masyarakat luas sehingga sudah menjadi tugas semua pihak untuk terlibat mensukseskannya.

Tahun 2024, lanjut dia akan diselenggarakannya pesta demokrasi pemilu serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pilkada pada tahun yang sama.

Ia menyoroti tentang tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum yang dinilai perlu untuk terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. “Dengan mengetahui indikator penyebabnya kemudian ditindaklanjuti dengan diberikan solusi,”ujarnya.

Politikus Golkar ini menyebut penyebab golput pada pemilu antara lain disebabkan oleh persoalan administrasi yakni mereka yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Masalah teknis yang disebabkan mencoblos tidak pada yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, misalnya mencoblos dua nama dan lainnya sehingga menyebabkan surat suara tidak sah.

Selain itu, masalah ekonomi dan spikologi juga menjadi dua faktor penting yang menyebabkan tingginya angka golput. “Misalnya dihari pemilu ada yang harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau seperti petani yang harus ke ladang sedangkan TPS nya jaraknya cukup jauh. Rasa apatis juga menjadi salah satu alasan,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada penyelenggara pemilu dan seluruh pihak yang terkait agar gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait ugensi keterlibatan pada pemilu 2024, serta membuat trobosan dan strategi guna menarik minat masyarakat yang salah satunya dengan memberikan edukasi khususnya pada calon pemilih baru.

Tingginya keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada pemilu merupakan gambaran berhasilnya suatu pesta demokrasi dimaksud. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)