Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KPID Provinsi Kaltim Periode 2022-2025

Sabtu, 27 November 2021 2536

Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota  KPID Provinsi Kaltim Periode 2022-2025 (Download Pengumuman)




 

Pengumuman Uji Publik Calon Anggota KPID Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022-2025 (Download Pengumuman)

 

Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Jadwal Seleksi Psikologi Calon Anggota KPID Kalimantan Timur Periode 2022-2025 (Download Pengumuman)

 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi & Jadwal Seleksi Tertulis Calon Anggota KPID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN PERIODE 2022-2025 (Download Pengumuman)

 

Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN PERIODE 2022-2025 (Download Pengumuman)



 
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)