Hasil Pencarian ""
Berita Informasi
Berita Utama
Pansus Pokir DPRD Kaltim Selaraskan Aspirasi Masyarakat dengan RKPD 2027
BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja pembahasan dan penyelarasan usulan aspirasi DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, Selasa (03/02). Rapat dipimpin Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim, Baba dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud serta Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis. Hadir pula anggota Pansus, diantaranya Andi Afif Rayhan Harun, Baharuddin Muin, Sugiyono, Abdurahman KA, Agus Aras, Baharuddin Demmu, Firnadi Ikhsan dan Syarifatul Sya'diah. Turut hadir perwakilan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Muhaimin, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, BPKAD Provinsi Kaltim, serta Bappeda kabupaten/kota se-Kaltim. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam arahannya menegaskan bahwa pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam RKPD. Ia menekankan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses, audiensi, dan kunjungan lapangan, yang secara konstitusional wajib dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Pokok-pokok pikiran DPRD bukan keinginan pribadi anggota dewan, melainkan aspirasi masyarakat yang dihimpun secara resmi dan harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah, kemampuan keuangan, serta prioritas pembangunan,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar program mandatori dan pelayanan dasar seperti jalan provinsi, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan RKPD 2027. Sementara itu, Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim, Baba, menyampaikan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah terkait sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD dengan perencanaan pembangunan daerah. “Pansus ingin memastikan agar ruang program yang berasal dari aspirasi masyarakat tetap tersedia dan dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya,” ujarnya. Rapat juga menamping berbagai aspirasi dan masukan dari Bappeda kabupaten/kota, antara lain terkait pembangunan rumah sakit, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, penanganan kampung tertinggal, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, listrik, hingga penguatan jaringan internet di wilayah-wilayah yang masih mengalami blank spot. Melalui rapat Pansus Pokir ini, DPRD Kaltim berharap proses penyusunan RKPD 2027 dapat berjalan lebih sinkron, transparan, dan berkeadilan, sehingga aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh DPRD benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.(hms9)  
Selengkapnya
Berita Utama
Banmus DPRD Kaltim Studi Komparasi Ke DPRD Jabar
admin 4 Februari 2026
0
Lainnya
Pansus Pokir DPRD Kaltim Gelar Rakor Selaraskan Pokir dengan Program Prioritas 2027
Berita Utama 3 Februari 2026
0
BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (3/2/2026). Rakor tersebut membahas penyelarasan usulan aspirasi Pokir DPRD dengan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 serta evaluasi Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025. Rapat dipimpin Ketua Pansus Pokir, Baba, didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis. Turut hadir anggota Pansus Pokir, di antaranya Andi Afif Rayhan Harun, Baharuddin Muin, Abdurahman KA, Agus Aras, Baharuddin Demmu, Firnadi Ikhsan, dan Syarifatul Sya’diah. Sejumlah OPD Pemprov Kaltim juga hadir dalam rakor tersebut, antara lain Bappeda, BPKAD, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ketua Pansus Pokir, Baba, menegaskan bahwa rakor menjadi forum strategis dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui anggota DPRD Kaltim. “Rapat koordinasi hari ini merupakan momen penting sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat,” ujarnya. Dalam pembahasan, persoalan infrastruktur mengemuka, khususnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menyoroti kondisi jalan dan persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan permukiman. “Di KM 4 Penajam ada permukiman dekat kuburan yang selalu banjir, termasuk di daerah Sesulu karena tidak ada saluran,” ungkapnya. Ia juga menekankan perlunya kejelasan penanganan normalisasi sungai yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. “Masyarakat terus mempertanyakan kapan normalisasi sungai bisa dilakukan karena dampaknya langsung dirasakan,” tambahnya. Pembahasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman turut menjadi perhatian. Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, meminta agar substansi kegiatan PSU diuraikan secara jelas untuk menghindari perbedaan penafsiran. “Kami minta alokasi belanja langsung PSU diperbesar dan isinya diuraikan secara jelas agar tidak menimbulkan tafsir berbeda,” tegasnya. Senada dengan itu, Agus Aras menyampaikan aspirasi masyarakat yang diserap saat masa reses masih didominasi usulan terkait PSU. Namun, ia mengaku kerap mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan karena belum jelasnya ruang lingkup kegiatan PSU. “Ketika reses, banyak sekali usulan terkait PSU, tetapi kami kesulitan menjelaskan karena belum ada kejelasan kegiatan apa saja yang masuk PSU,” ujarnya. Selain infrastruktur dan PSU, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya menampung aspirasi masyarakat di bidang kebudayaan serta mendorong percepatan penanganan stunting. “Aspirasi di bidang kebudayaan juga perlu ditampung, karena ini menyangkut identitas dan keberlanjutan budaya lokal,” ujarnya.(hms9)
Indeks