Sinergi Pengembangan Wisata Pesisir DPRD Kaltim Dukung Optimalisasi Biduk-Biduk sebagai Tourism Belt Unggulan

Selasa, 15 Juli 2025 5
ABADIKAN MOMEN : Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, didampingi Anggota DPRD Kaltim, berpose di tepi Danau Labuan Cermin, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Selasa (15/7/2025).
BERAU – Kunjungan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ke Pulau Kaniungan dan Danau Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk, Selasa (15/7), menjadi momen strategis dalam memperkuat sektor pariwisata pesisir.
Didampingi Anggota DPRD Kaltim Apansyah, Husin Djufrie, dan Syarifatul Sya’diah, serta sejumlah pejabat dan tokoh, kunjungan tersebut membuka babak baru dalam pengembangan destinasi wisata kelas dunia di Kabupaten Berau.
Disampaikan, Apansyah, kunjungan orang nomor satu di Benua Etam tersebut sebagai sinyal kuat bahwa Biduk-Biduk memiliki daya tarik wisata kelas dunia yang layak mendapat perhatian lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan.
“Labuan Cermin dan Kaniungan bukan hanya destinasi indah, tapi juga simbol potensi ekonomi dan budaya yang harus kita kelola secara berkelanjutan,” kata Apansyah usai bersama-sama mengunjungi kedua destinasi tersebut.
Ia menerangkan, bahwa kawasan Biduk-Biduk memiliki ekosistem wisata yang saling melengkapi, dari danau dua rasa Labuan Cermin, pesona bawah laut Kaniungan, hingga pantai dan hutan tropis yang masih alami.
Kunjungan Gubernur tambah dia, menjadi validasi bahwa kawasan ini siap dikembangkan sebagai tourism belt unggulan Kalimantan Timur.
Senada, Koleganya di DPRD Kaltim, Husin Djufrie, menegaskan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pariwisata dan perikanan.
“Jika dikelola dengan baik, sektor-sektor ini bisa mendatangkan pendapatan signifikan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Agar seluruh upaya pengembangan wisata dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, pria yang akrab disapa Husin ini menekankan pentingnya regulasi yang terstruktur dan jelas guna menjaga kelestarian lingkungan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal.
Ia menyebut, pengelolaan pariwisata pesisir tidak cukup hanya dengan investasi dan promosi, tetapi harus menyertakan masyarakat sebagai subjek pembangunan. “Masyarakat lokal harus dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan destinasi wisata. Mereka adalah pihak yang paling memahami karakter wilayahnya, sekaligus memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan aktivitas ekonomi,” tegas Husin.
DPRD lanjut Husin, mendukung penuh komitmen Pemprov Kaltim yang tertuang dalam RPJMD untuk membenahi infrastruktur wisata, termasuk akses jalan, penginapan, dan fasilitas kebersihan. “Infrastruktur dasar seperti akses jalan, penginapan yang representatif, dan fasilitas kebersihan harus segera dibenahi. Ini adalah pondasi utama agar wisatawan merasa nyaman dan destinasi kita mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” bebernya.
Karenanya, DPRD Kaltim mendorong strategi promosi yang lebih agresif dan terarah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Promosi yang efektif, menurut Husin, harus dikemas dengan narasi lokal yang kuat dan didukung oleh kolaborasi lintas sektor.
“Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan fisik dan penguatan citra destinasi, kita yakin, Biduk-Biduk sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya dikenal, tetapi juga dikunjungi secara berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Dampingi Kunjungan Gubernur Kaltim ke PT Indexim DPRD Kaltim, Dorong Transparansi Pajak dan Konservasi Lingkungan
Berita Utama 16 Juli 2025
0
KUTAI TIMUR — Sejumlah Anggota DPRD Kaltim turut mendampingi kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur ke wilayah Kabupaten Kutai Timur, Senin (14/7). Salah satu tujuan peninjauan, yakni Perusahaan Pertambangan Batu Bara milik PT Indexim Coalindo, yang beroperasi di kawasan Kecamatan Kaliorang. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk meninjau langsung kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Anggota DPRD Kaltim Apansyah, menyampaikan sejumlah poin strategis terkait kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kendaraan alat berat masih belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa transparansi pajak merupakan elemen penting dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. “Pajak sektor tambang, khususnya kendaraan operasional atau pajak alat berat, harus dikelola secara adil dan terbuka agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau aktivitas PT Indexim Coalindo, perusahaan tambang batubara yang beroperasi di wilayah tersebut. DPRD Kaltim mengapresiasi komitmen perusahaan dalam menjalankan konservasi lingkungan, termasuk rehabilitasi kawasan hijau dan pelestarian satwa endemik melalui pengembangan kawasan lingkungan Arboretum Tempudo seluas 648 hektar sebagai miniatur hutan tropis “Kami melihat adanya keseriusan dari pihak perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan keberlanjutan ekosistem,” tambah Apansyah. Dari sisi ekonomi, sektor tambang di Kaliorang diperkirakan menghasilkan perputaran uang hingga lima miliar, dengan nilai tiga miliar di antaranya berputar di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, DPRD Kaltim juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan. “Kami tidak menutup mata terhadap potensi kerusakan ekologis. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus terus diperkuat,” tegasnya. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Agus Aras, Budianto, Anggota Komisi VI DPR RI/Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum, Sekda Sri Wahyuni, para asisten dan Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto dan Ketua Program Pemberdayaan Masyarakat Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim dalam memastikan bahwa pembangunan sektor tambang berjalan seimbang dengan prinsip keadilan fiskal dan keberlanjutan lingkungan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat daerah. (adv/hms6)