Dorong Penguatan Fasilitasi dan Promosi Daerah Komisi III DPRD Kaltim Kunjungi Badan Penghubung di Jakarta

Rabu, 16 Juli 2025 5
Komisi III DPRD Kaltim lakukan kunjungan ke Badan Penghubung di Jakarta dalam rangka mengevaluasi sarana dan prasarana aset Pemprov serta memperkuat koordinasi lintas instansi di wilayah Jabodetabek
JAKARTA — Komisi III DPRD Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Rabu (16/7/2025), dalam rangka mengevaluasi sarana dan prasarana aset Pemprov serta memperkuat koordinasi lintas instansi di wilayah Jabodetabek.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta sejumlah anggota Komisi III seperti Jahidin, Subandi, serta Abdul Rahman Agus. Rombongan diterima oleh Kepala Seksi Promosi dan Informasi, Endang Sri Wahyuni, beserta jajaran Badan Penghubung.

Dalam sambutannya, Reza menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan instansi pusat demi meningkatkan efektivitas layanan publik dan promosi daerah.

"Badan Penghubung harus menjadi garda depan dalam menjalin sinergi antarwilayah, sekaligus menjadi representasi Kalimantan Timur di tingkat nasional,” ucapnya.

Ia juga mendorong penguatan media informasi seperti videotron dan digital signage untuk memperluas eksistensi Kaltim di kancah nasional.

Reza turut menyoroti kondisi asrama mahasiswa Kaltim yang dinilai kurang layak, serta berharap Badan Penghubung berperan aktif sebagai pendamping atau “orang tua asuh” bagi mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Jakarta.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menggarisbawahi peran Badan Penghubung sebagai simpul koordinasi lintas sektor. Ia menanyakan arah kebijakan, prioritas program, dan rincian anggaran Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan dan dukungan DPRD.

“Kami ingin mengetahui arah strategis dan nilai anggaran yang dialokasikan agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal,” kata Hasanuddin.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum evaluasi terhadap kesiapan fasilitas pendukung, seperti akomodasi transit bagi pejabat dan mahasiswa, serta optimalisasi forum komunikasi lintas daerah.

Ia berharap agar pelayanan yang diberikan tetap profesional dan mampu merepresentasikan citra Pemprov Kaltim secara nasional.

“Badan Penghubung perlu menjadi platform efektif untuk kampanye program unggulan seperti Gaspol dan Jospol, melalui media promosi yang modern dan mudah diakses,” tambah Hasanuddin.

Menanggapi hal itu, Endang Sri Wahyuni memaparkan bahwa pada Tahun 2025 Badan Penghubung Kaltim menerima alokasi anggaran sebesar Rp 17 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk dua program utama, yakni pelayanan penghubung dan program penunjang.

“Program ini mencakup fasilitasi teknis bagi pejabat, pengelolaan mess, kerja sama lintas lembaga, serta promosi potensi daerah melalui Anjungan Kaltim di TMII dan kawasan Jabodetabek,” jelas Endang.(hms/sis)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Dampingi Kunjungan Gubernur Kaltim ke PT Indexim DPRD Kaltim, Dorong Transparansi Pajak dan Konservasi Lingkungan
Berita Utama 16 Juli 2025
0
KUTAI TIMUR — Sejumlah Anggota DPRD Kaltim turut mendampingi kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur ke wilayah Kabupaten Kutai Timur, Senin (14/7). Salah satu tujuan peninjauan, yakni Perusahaan Pertambangan Batu Bara milik PT Indexim Coalindo, yang beroperasi di kawasan Kecamatan Kaliorang. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk meninjau langsung kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Anggota DPRD Kaltim Apansyah, menyampaikan sejumlah poin strategis terkait kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kendaraan alat berat masih belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa transparansi pajak merupakan elemen penting dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. “Pajak sektor tambang, khususnya kendaraan operasional atau pajak alat berat, harus dikelola secara adil dan terbuka agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau aktivitas PT Indexim Coalindo, perusahaan tambang batubara yang beroperasi di wilayah tersebut. DPRD Kaltim mengapresiasi komitmen perusahaan dalam menjalankan konservasi lingkungan, termasuk rehabilitasi kawasan hijau dan pelestarian satwa endemik melalui pengembangan kawasan lingkungan Arboretum Tempudo seluas 648 hektar sebagai miniatur hutan tropis “Kami melihat adanya keseriusan dari pihak perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan keberlanjutan ekosistem,” tambah Apansyah. Dari sisi ekonomi, sektor tambang di Kaliorang diperkirakan menghasilkan perputaran uang hingga lima miliar, dengan nilai tiga miliar di antaranya berputar di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, DPRD Kaltim juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan. “Kami tidak menutup mata terhadap potensi kerusakan ekologis. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus terus diperkuat,” tegasnya. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Agus Aras, Budianto, Anggota Komisi VI DPR RI/Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum, Sekda Sri Wahyuni, para asisten dan Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto dan Ketua Program Pemberdayaan Masyarakat Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim dalam memastikan bahwa pembangunan sektor tambang berjalan seimbang dengan prinsip keadilan fiskal dan keberlanjutan lingkungan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat daerah. (adv/hms6)
Indeks