SAMARINDA – Dalam dinamika politik anggaran yang terus bergerak, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan perlunya pembaruan dalam kamus pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Ia menyampaikan bahwa pembahasan pokir tengah dievaluasi ulang demi penyesuaian terhadap kondisi aktual, baik dari segi teknis maupun regulasi pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Kordinasi Pansus Pokir DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Ketua Pansus Pokir Muhammad Samsun, dihadiri Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis beserta Tim Pansus diantaranya Subandi, Abdulloh, Sabaruddin Panrecalle, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih, Yonavia, Syahariah Mas’ud dan Fuad Fakhruddin.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa perubahan dalam kamus pokir ini didorong oleh kebutuhan penyesuaian terhadap struktur anggaran, terutama dalam konteks APBD Perubahan 2025.
“Rapat pokir akan diubah lagi. Tidak ada perubahan substansi besar, tapi memang ada masukan dari teman-teman Fraksi Golkar agar dalam APBD Perubahan tetap ada ruang untuk bankeu (bantuan keuangan). Namun, bankeu di perubahan itu tidak memungkinkan karena khawatir pekerjaan infrastruktur tidak selesai dalam tiga bulan,” ungkap Hasanuddin di Gedung E DPRD Kaltim pada, Senin (14/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa secara prinsip, bankeu yang bersifat pembangunan fisik seperti jalan atau bangunan, idealnya diajukan dalam APBD murni. Oleh karena itu, tim Pansus Pokir bersama pemerintah mengambil kebijakan untuk meniadakan bankeu di perubahan tahun ini demi efektivitas pelaksanaan anggaran.
Selain itu, Hasanuddin juga menyinggung soal pencoretan sejumlah item pokir, khususnya di sektor pertanian. Hal ini merupakan dampak dari instruksi Menteri Pertanian yang memusatkan kebijakan bantuan alat dan bibit pertanian ke pemerintah pusat. Alhasil, DPRD tidak lagi bisa mengalokasikan bantuan alsintan atau bibit dari anggaran provinsi.
“Ada beberapa poin tambahan yang harus disesuaikan, terutama di pertanian. Karena kebijakannya sekarang diambil alih pusat, kita tidak bisa bantu lagi untuk alsintan atau bibit. Jadi kamusnya kita coret,” jelasnya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian ialah kebijakan baru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Perpres tersebut menyatakan bahwa bantuan kepada rumah sakit milik kabupaten/kota tidak lagi bisa dianggarkan melalui dana provinsi, kecuali rumah sakit yang berada di bawah kewenangan provinsi seperti RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan, RS Mata, dan RS Jiwa di Samarinda.
“Kita ingin semuanya sinkron, supaya satu visi. Jangan sampai nanti ada yang tidak terakomodir, teman-teman dewan kasihan,” pungkas Hasanuddin.
Perubahan dalam kamus pokir ini menunjukkan adanya penyesuaian yang signifikan terhadap sistem anggaran daerah, menuntut DPRD dan pemerintah provinsi untuk lebih selektif dan strategis dalam merumuskan program prioritas yang realistis dan tepat sasaran.
Rakor terkait pembahasan Kamus Usulan dan Perubahan RKPD Kaltim 2025 ini dihadiri Bappeda Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim,Inspektorat Prov Kaltim, dan Biro Kesra Prov. Kaltim.
DPRD Kaltim Evaluasi Kamus Pokir, Fokus pada Sinkronisasi dan Efisiensi Anggaran
Senin, 14 Juli 2025 7
Rapat Koordinasi Pansus Pokir DPRD Kaltim terkait pembahasan Kamus Usulan dan Perubahan RKPD Kaltim 2025 di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Senin (14/7/25).
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
Perkuat Toleransi dan Pengabdian Masyarakat, DPRD Kaltim Apresiasi Pelaksanaan Program Gratispol di Kutim
Berita Utama
15 Juli 2025
0
SANGATTA — Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud menyambut baik pelaksanaan program Gratispol yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kaltim di CSC Bukit Pelangi, Minggu (13/7/2025).
Program yang menghadirkan penghargaan berupa ibadah umroh, perjalanan religi, dan insentif Jospol bagi guru, marbot masjid, serta penjaga rumah ibadah non-muslim ini dinilai sebagai langkah nyata memperkuat semangat keberagaman dan kerja sosial.
“Saya bangga melihat bagaimana Pemerintah Provinsi menghadirkan penghargaan yang tidak hanya bersifat simbolik, tapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat yang selama ini bekerja dalam senyap menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial,” ujar Hasanuddin Mas’ud seusai menghadiri acara penyerahan penghargaan bersama sejumlah Anggota DPRD Kaltim.
Program Gratispol dianggap Hasanuddin Mas'ud sebagai wujud perhatian terhadap pelaku pendidikan keagamaan dan penjaga moralitas komunitas, terutama di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya kesinambungan program semacam ini dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil.
“Penghargaan kepada marbot dan penjaga rumah ibadah lintas agama mencerminkan keinginan kuat kita di Kaltim untuk terus menjaga toleransi dan memperkuat harmoni sosial,” tambahnya.
Acara yang berlangsung dengan khidmat itu juga menghadirkan penerima program Jospol dari kalangan guru dan pekerja keagamaan. (hms4/hms12)
