Tingkatkan Pelayanan, Sekretariat DPRD Kaltim Gelar Sosialisasi

Rabu, 30 Oktober 2024 39
Sekretariat DPRD Prov. Kaltim Menggelar Sosialisasi Terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reses dan Penyebarluasan Peraturan Daerah Prov. Kaltim
BALIKPAPAN. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi terkait petunjuk Teknis pelaksanaan Reses dan Penyebarluasan Peraturan Daerah Prov. Kaltim yang diikuti oleh Staf Administrasi Sekretariat Dewan (Setwan), di Grand Jatra Balikpapan, Rabu (30/10/2024).

Terbagi oleh dua sesi, pada sesi pertama dalam Sosialisasi ini diisi oleh Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Gazali Rahman selaku Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan & Aparatur dan Dewi Supriyati selaku Auditor Ahli Madya.

Kemudian, sesi kedua diisi oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Suriansyah didampingi Pengelola Informasi Produk Hukum Rr Dewi Pamungkasingsasi.

Analis Kebijakan Ahli Muda Mohammad Andayani, dalam sambutannya yang mewakili Sekretaris Dewan (Sekwan), kegiatan ini digelar untuk meningkatkan pelayanan terhadap Kegiatan Reses dan Sosper yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kaltim dapat terpenuhi dengan baik.

Ia mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada Staf Administrasi Anggota dan Staf Fraksi – Fraksi DPRD Kaltim dalam menyusun dan membuat laporan hasil kegiatan untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan dalam hal administrasi.(adv/hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks