Terkait Keberadaan Perusahaan Sawit di Kutai Barat DPRD Kaltim Jadwalkan Peninjauan Lapangan dan Dorong Pelibatan Tokoh Lokal ---sub

Selasa, 7 Oktober 2025 2
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, memimpin RDP bersama perwakilan perusahaan sawit, dinas terkait, dan tokoh masyarakat Kutai Barat, Selasa (07/10/2025).

SAMARINDA — Polemik kehadiran dua perusahaan kelapa sawit, PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP) dan PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI), kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Kalimantan Timur, Selasa (07/10/2025). 

Rapat ini digelar sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat Kutai Barat terkait dampak lingkungan dan minimnya pelibatan tokoh lokal dalam proses perizinan dan operasional perusahaan.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, didampingi Anggota Komisi IV Syahariah Mas’ud dan Anggota Komisi II Abdul Giaz. Turut hadir perwakilan dari kedua perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPUKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim, Dinas Pertanian Kutai Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat dan Panglima Besar Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan bahwa pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat dalam proses peninjauan dan pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting. 

Ia menyebut bahwa keterlibatan masyarakat lokal merupakan syarat mutlak untuk mencegah konflik dan memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kepentingan warga. “Kami menerima aspirasi dari masyarakat Kutai Barat yang meminta agar proses peninjauan tidak dilakukan secara sepihak. Tokoh-tokoh lokal harus dilibatkan secara aktif agar kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat dapat berjalan transparan dan berkeadilan,” ujar Baba.

Dirinya juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim akan segera menjadwalkan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi operasional kedua perusahaan, sekaligus memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan turut dilibatkan dalam proses evaluasi.

Terkait isu lingkungan, Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, bahwa DPRD Kaltim menaruh perhatian serius terhadap sistem pengelolaan limbah yang diterapkan oleh kedua perusahaan. 

Ia menegaskan bahwa aspek kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan investasi. “Kami ingin memastikan bahwa sistem pengelolaan limbah yang diterapkan benar-benar aman dan tidak berdampak negatif terhadap ekosistem sungai maupun kehidupan masyarakat sekitar. Komitmen perusahaan harus dibuktikan secara teknis dan diawasi secara berkelanjutan,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, PT HKI telah membangun kolam penampungan limbah dan menyatakan tidak akan membuang limbah ke sungai. Air sungai di sekitar lokasi juga dinyatakan cukup untuk digunakan oleh kedua perusahaan serta masyarakat setempat. Meski demikian, DPRD meminta agar sistem tersebut dijelaskan secara rinci dan terbuka.

Baba juga menyoroti pentingnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Legislator asal Balikpapan ini menyebut, bahwa meskipun kedua perusahaan telah memenuhi ketentuan perizinan, koordinasi di lapangan masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kami mengapresiasi komitmen investasi kedua perusahaan. Namun, komunikasi antara perusahaan dan masyarakat masih perlu diperkuat. Transparansi dan koordinasi adalah kunci agar tidak terjadi gesekan di lapangan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim akan menyusun jadwal kunjungan lapangan untuk meninjau langsung operasional PT BNP dan PT HKI. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan, serta melibatkan tokoh masyarakat dan unsur komando lokal secara aktif.

Hasil rapat akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan. DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal proses pembangunan dan investasi di daerah agar berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, keterbukaan, dan keadilan sosial. (adv/akb)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Dorong Ranperda Lingkungan yang Kuat, Pansus P3LH Serap Praktik Reklamasi PT Kideco
Berita Utama 3 Oktober 2025
0
PASER — Dalam rangka memperkuat substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH), Panitia Khusus (Pansus) P3LH DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Jumat (03/10/2025).    Kunjungan ini merupakan bagian dari menyerap praktik terbaik pengelolaan lingkungan hidup dari sektor industri pertambangan sebagai referensi penyusunan regulasi yang lebih komprehensif. “Perusahaan bisa memberikan masukan terhadap Ranperda ini, khususnya terkait strategi pemanfaatan lahan pascatambang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.   Guntur juga memberikan catatan penting terkait arah reklamasi yang lebih ekologis dan berkelanjutan. Ia mendorong agar program reklamasi lebih banyak menanam pohon buah untuk menarik satwa dan memperkuat ekosistem lokal. Selain itu, kontribusi perusahaan melalui CSR dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. “Kideco sudah mendapatkan Proper Emas dan memiliki pengelolaan sampah yang baik. Ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain di Kaltim,” tandasnya.   Wakil Ketua Pansus P3LH DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menyampaikan apresiasi atas pengelolaan lingkungan yang dilakukan Kideco, khususnya dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. “Pengelolaan lingkungan Kideco udah baik, tinggal ditingkatkan agar lebih baik lagi. Harapannya, Kideco juga bisa memberi saran terhadap penyempurnaan Ranperda ini,” katanya.   Dalam sesi paparan, Head Regional External Relation – Corporate Social Responsibility (RER-CSR) PT Kideco, Luqman Hakim, menjelaskan bahwa perusahaan mengelola konsesi seluas 33.000 hektare dengan melibatkan 15.600 karyawan. Ia menekankan komitmen Kideco dalam pelaksanaan reklamasi yang tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga melampaui target. “Pada 2024 capaian reklamasi kami mencapai 150 persen. Selain itu, kami melibatkan masyarakat agar reklamasi tidak hanya ditanami pohon hutan, tetapi juga tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi,” jelasnya.
Indeks