Ketua Dan Anggota DPRD Kaltim Apresiasi Gelaran Ekspose Akhir Tahun 2025

Senin, 22 Desember 2025 56
Ketua dan Anggota DPRD Kaltim ketika menghadiri acara Ekspose Akhor Tahun 2025 di Balikpapan
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Balikpapan yakni Nurhadi Saputra dan Baba menghadiri acara Ekspose Akhir Tahun 2025 di BSCC Dome Balikpapan, Senin (22/12) malam.

Acara yang digelar oleh Pemerintah Kota Balikpapan tersebut adalah sebagai  ajang silaturahmi sekaligus sebagi informasi terhadap capaian pembangunan di Balikpapan. Kegiatan itu dilaksanakan dengan tema  “Silaturahmi Ketua Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dan Pekerja Sosial Masyarakat se-Kota Balikpapan”.

Dihadiri langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, kegiatan ini juga melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dan Pekerja Sosial Masyarakat se-Kota Balikpapan serta sejumlah anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra.

Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan Ekspose Akhir Tahun 2025 yang digelar sangat meriah. Di tengah perjalan tahun transisi tahun 2025 dengan segala persoalannya, ia mengajak perlu ada kontemplasi dari semua pihak.

Pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa Balikpapan adalah kota yang strategis, sekaligus sebagai beranda IKN dan gerbang dari Provinsi Kaltim. “Kami bersama pemerintah provinsi bersama-sama membangun Provinsi Kalimantan Timur,” sebut Hasan.
Ia menjelaskan bahwa sebagai lembaga, DPRD mempunyai tugas legislasi atau pembuat undang-undang bersama pemerintah provinsi, yang mana undang-undang tersebut harus berpihak pada masyarakat.

Selain itu, lanjutnya, tugas DPRD adalah penganggaran, dan bersama pemerintah provinsi berkonsentrasi kepada persoalan infrastruktur dasar seperti jalan dan program pendidikan. Hasan menilai bahwa tahun 2026 adalah tahun yang penuh dengan dinamika yang tidak menutup kemungkinan akan banyak persoalan yang timbul di Balikpapan.“Karena seperti kemacetan pasti akan terjadi, tetapi dengan program pak gubernur dengan membuka infrastruktur dasar seperti jalan-jalan yang mulus, Insya Allah ini akan terkondisikan,” ujarnya.

Momentum ini diharapkan semakin mempererat kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang berkelanjutan, nyaman, dan berdaya saing. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)