Sinergitas dan Inovatif Kunci Pengurangan Resiko Bencana di Kaltim

27 Mei 2024

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud saat hadiri Rakorda Penanggulangan Bencana se-Kaltim.
BALIKPAPAN. Banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor merupakan bencana yang seringkali terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Sebab itu diperlukan kesiapsiagaan dalam mengatasi resiko dan saat terjadinya bencana.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan sinergitas dan inovatif merupakan kunci pengurangan resiko bencana yang terjadi di Kaltim.

Hal tersebut disampaikan Politikus Golkar itu saat menghadiri rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana se-Kaltim Tahun 2024 di Hotel Horison Balikpapan, Senin (27/5/2024).

Ia menyebutkan upaya pengurangan resiko dan penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara mandiri melainkan diperlukan peran serta seluruh pihak terkait.

"Kerjasama dengan lembaga vertikal seperti Bazarnas, Dinas Kehutanan, dan lainnya juga penting untuk kemudian lakukan. Bangun komunikasi dan koordinasi secara intensif," ujarnya.

Selain itu, ia menilai strategi simulasi saat terjadi bencana masih kurang digalakkan sehingga ketika terjadi bencana masyarakat belum memiliki kesiapan dalam menghadapinya.

"Sejauh ini banyak teori-teori saja yang disampaikan di media-media. Padahal, penting sekali adanya simulasi langsung yang seharusnya rutin dilakukan baik di kantor, sekolah, lingkungan rumah.Misal saat banjir apa yang harus dilakukan masyarakat, ketika kebakaran hutan apa yang harus dilakukan khususnya warga sekitar," katanya.

Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim Mispoyo menuturkan eksploitasi dan eksplorasi sektor pertambangan masih dilakukan, satu sisi masih menjadi penopang perekonomian, namun disisi lain juga memberikan dampak lingkungan dalam hal ini banjir.

Kendati demikian, pemerintah terus berupaya melakukan pengembangan sektor terbaharukan dan ramah lingkungan seperti pertanian, perkebunan, hingga pariwisata.

Selain itu, pelestarian kelestarian hutan juga bagian dari prioritas pemerintah provinsi sebagai upaya menjaga ekosistem dan menjaga pasokan oksigen yang maksimal.

Dalam lima tahun terakhir indeks resiko bencana menurun di Kaltim. "Cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan banjir Kaltim sigap menghadapinya berkat kerjasama dengan seluruh stakeholder," ujarnya.

"Terus lakukan evaluasi, termasuk sarana dan prasarana. Seperti bencana banjir yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, ternyata dalam penanganan kekurangan perahu karet sebagai sarana angkut logistik dan orang untuk yang terdampak. Kemudian mobil MCK dan tenda pengungsi yang perlu penambahan,"pungkasnya.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)