Seno Aji Ikuti Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Dan Pungut Hitung Pemilu 2024

Jumat, 9 Februari 2024 154
APEL SIAGA : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengikuti apel siaga yang gagas oleh Bawaslu Kaltim, Jumat (9/2).
SAMARINDA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri sekaligus mengikuti Apel Siaga pengawasan masa tenang dan pemungutan suara pada pemilu serentak tahun 2024 yang digelar di halaman GOR Kadrie Oening Sempaja Samarinda, Jumat (9/2).

Kegiatan yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim tersebut adalah dalam rangka pengawasan tahapan pemilu tahun 2024. Kegiatan itu mengusung tema “Pengawas Pemilu Berintegritas Untuk Pemilu Berkualitas”.

Apel Siaga tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto dan diikuti unsur forkompimda Kaltim, perwakilan dari partai politik, calon anggota DPD dari dapil Kaltim, dan para peserta dari pengawas pemilu Kaltim dari setiap kecamatan yang ada di Kota Samarinda.

Usai pelaksanaan Apel Siaga, acara kemudian dirangkai dengan penandatangan deklarasi damai pemilu serentak 2024 oleh unsur forkopimda Kaltim, penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, caleg DPD RI, dan timses capres dan cawapres.

Seno Aji mengatakan bahwa apel siaga ini adalah untuk persiapan menjelang masa tenang. Dan menurutnya, hal ini dirasa sangat tepat terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu dan Gakkumdu.

“Ini tepat yang dilakukan Bawaslu dan Gakkumdu sehingga tercipta suasana yang damai yang tenang di Kaltim ini,” ujar Seno Aji ketika diwawancara usai acara.

Ia menambahkan bahwa peringkat kerawanan di Kaltim telah menurun secara signifikan, dari peringkat 5 turun menjadi peringkat 27.

“Saya rasa ini perlu kita gaungkan di seluruh Kalimantan Timur, sehingga para peserta pemilu juga memiliki rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan hak pilihnya. Artinya bahwa peserta pemilu bisa mengikuti arahan Bawaslu dan mengurangi atau mengeliminasi seperti money pilitic dan segala macam,” tuturnya.

Sementara, Hari Dermanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa peran pengawas pemilu pada masa terakhir kampanye dan masa tenang hingga pemungutan suara sangat penting.

Pasalnya, keberadaan pengawas pemilu menjadi sorotan bagi banyak pihak terkait kualitas kontestasi pemilu.

“Selama kampanye, telah tercatat 7.120 kegiatan yang telah diawasi. Dari jumlah tersebut, artinya dari 7.120 kegiatan kampanye, terdapat 22 dugaan pelanggaran pemilu. Namun, bisa dikatakan bahwa 99 persen pengawasan kampanye yang kita awasi bersama-sama berjalan dengan baik,” jelasnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, integritas penyelenggaraan pemilu dan prosesnya akan dinilai berdasarkan tiga hal, yaitu integritas penyelenggaraan pemilu, integritas proses pemilu dan integritas hasil pemilu.

“Kita berharap, sebagai pengawas pemilu dapat menjaga integritas selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung,” tegasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas
Berita Utama 31 Juli 2025
0
SAMARINDA. Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antara pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah kaya sumber daya alam namun tertinggal dari sisi kualitas SDM. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai, pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi penghambat utama. “Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas  lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya. Menurutnya, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Bagi politisi Fraksi PKS ini, kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah. “Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya. Ia menegaskan, pendidikan kontekstual bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan langkah strategis agar mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap membangun daerah secara mandiri. Kritik keras juga disampaikan Agusriansyah terhadap pola kebijakan pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam. Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal agar merumuskan arah pendidikan yang lebih adil dan relevan. “Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (hms7)
Indeks