Seno Aji Hadiri Panen Jagung Komposit di Loa Ipuh

Kamis, 5 Agustus 2021 79
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji hadir dalam panen raya perdana jagung Komposit, pengembangan benih atau bibit sumber hasil inovasi Balitbangtan, hasil kerjasama Komisi IV DPR RI dengan BPTP Kaltim, Selasa (3/8)
SAMARINDA. Ditengah pandemi COVID-19, tak menyurutkan semangat para petani dari Kelompok Tani (Poktan) Suka Makmur, Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, untuk tetap mempertahankan hidup dengan tetap menjaga ketahanan pangan dalam keluarga.

Hal itu diapresiasi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji yang hadir dalam panen raya perdana jagung Komposit, pengembangan benih atau bibit sumber hasil inovasi Balitbangtan, hasil kerjasama Komisi IV DPR RI dengan BPTP Kaltim, yang berlangsung di salah satu lokasi lahan pertanian jagung Poktan Suka Makmur Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kukar, Selasa (3/8/2021).

"Memang pandemi ini merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat, namun kita tidak boleh menyerah, keluarga kita harus tetap makan, tetap sehat, dan ekonomi kerakyatan harus bangkit, terlepas apapun yang dialami bangsa ini," ungkap Politisi Gerindra tersebut.

Seno Aji mengatakan, ada sekitar 9 hektare luasan lahan pertanian jagung di Kukar yang saat ini dikembangkan, hasil kerja sama antara kelompok tani kemudian bapak Budisatrio Djiwandono serta BPTP Kaltim, yang hasilnya cukup luar biasa, dimana kita mulai panen perdana jagung varietas Lamuru yang bisa digunakan sebagai bibit jagung nantinya kedepan.

"Ini adalah satu langkah yang cukup baik untuk masyarakat Kaltim dan Kukar khususnya, ditengah pandemi yang berkepanjangan ini para petani masih bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna. Kita berharap kerjasama ini jangan sampai disini tetapi kita juga ingin mengembangkan lagi budidaya jagung sebagai salah satu pusat pengembangan hortikultura, dan sesuai arahan agar masyarakat bisa diberdayakan untuk swasembada pangan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan," terangnya.

Ia memastikan, kegiatan ini akan ditindaklanjuti kerjasama kedepannya, apakah kita memperluas kebunnya sendiri atau kita menambah mesinnya, karena kita juga berharap tidak hanya sampai hulunya saja tetapi kita juga ingin ke hilirnya, dan ini kita akan lihat BPTP Kaltim sejauh mana kesiapannya dan apa yang bisa kita bantu dari Pemprov Kaltim, tentunya ini juga untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Seno menyatakan, bahwa kelompok ini adalah salah satu dari ribuan kelompok tani binaan Gerindra yang bisa survive dan berkembang. Bantuan-bantuan alat pertanian sangat banyak diberikan oleh rekan separatainya Budisatrio Djiwandono, yang merupakan politisi Gerindra dan saat ini sebagai wakil ketua Komisi 4 DPR RI.

Legislator Karang Paci dari Dapil IV Kukar ini mengaku, sudah ribuan bantuan yang diberikan beliau ke petani dan nelayan di Kaltim ini dan Kukar pada khususnya. Bantuan alsintan ataupun bibit dan pupuk adalah bagian yang penting bagi petani dan nelayan untuk kelangsungan usaha mereka. (adv/hms5)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Banmus dan BK DPRD Kaltim Studi ke DPRD DIY Perkuat Sinkronisasi Agenda dan Efektivitas Kelembagaan
Berita Utama 6 Agustus 2025
0
YOGYAKARTA — Dalam rangka memperkuat kualitas kelembagaan dan efektivitas penyusunan agenda kerja tahunan, Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (6/8). Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, dan diikuti oleh Anggota Banmus Salehuddin, Ketua BK DPRD Kaltim Subandi, serta sejumlah staf Sekretariat DPRD dan tim ahli. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD DIY, rombongan menggali berbagai praktik baik yang telah diterapkan oleh DPRD DIY, termasuk pengaturan jadwal kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta kegiatan Panitia Khusus (Pansus). Diskusi menyoroti tantangan teknis seperti potensi tumpang tindih jadwal antar AKD dan pentingnya koordinasi lintas fungsi dalam menjaga efektivitas kerja legislatif. Dalam diskusi, DPRD DIY menekankan pentingnya harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Sinkronisasi jadwal kegiatan DPRD dengan agenda eksekutif, seperti Musrenbang dan pembahasan APBD, dilakukan secara intensif melalui koordinasi lintas lembaga dan penyesuaian dalam rapat Banmus serta Paripurna. Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, menyampaikan bahwa Banmus memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengkoordinasikan program kerja tahunan dan lima tahunan DPRD, termasuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan seperti Dana Keistimewaan DIY. “Program kerja DPRD DIY disusun agar dapat dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja eksekutif. Sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan seluruh fungsi dewan berjalan optimal,” ujar Umar, sapaan akrabnya. Jadwal kegiatan DPRD DIY disusun secara periodik dan disahkan melalui rapat paripurna, dengan fleksibilitas untuk revisi jika terjadi perubahan kebijakan atau kebutuhan mendesak. Sinkronisasi dengan agenda eksekutif, seperti pembahasan APBD dan Musrenbang, dilakukan melalui koordinasi intensif agar fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi berjalan optimal. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa kunjungan kerja ke DPRD DIY bukan sekadar studi teknis, melainkan bagian dari komitmen kelembagaan untuk memperkuat fondasi kerja legislatif yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kami menyadari bahwa efektivitas kerja DPRD sangat bergantung pada bagaimana agenda disusun dan dikoordinasikan. Jadwal yang tumpang tindih, minim evaluasi, atau tidak selaras dengan dinamika eksekutif bisa menghambat fungsi representasi dan pengawasan,” ujar perempuan yang akrab disapa Yenni ini. Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim tengah mendorong pembenahan sistem penjadwalan kegiatan agar lebih sistematis dan berbasis kebutuhan aktual. Hal ini mencakup penguatan peran Banmus sebagai pengatur ritme kerja kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antar AKD agar tidak terjadi fragmentasi fungsi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan dewan memiliki arah yang jelas, waktu yang tepat, dan ruang partisipasi yang cukup. Tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga relevan secara substansi,” lanjutnya. Yenni juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam menyusun agenda pembangunan daerah. Menurutnya, sinkronisasi bukan berarti menyeragamkan, tetapi menyelaraskan visi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Agenda kerja DPRD harus mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. Di sinilah pentingnya jadwal yang terstruktur dan fleksibel,” tegasnya. Kunjungan ke DPRD DIY, menurut Yenni, memberikan banyak inspirasi tentang bagaimana sistem penjadwalan yang adaptif dan berbasis evaluasi dapat memperkuat efektivitas kelembagaan. Ia berharap praktik baik ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks kelembagaan DPRD Kaltim. “Kami tidak hanya belajar teknis, tapi juga semangat kolaboratif dan budaya kerja yang partisipatif. Ini yang ingin kami bawa pulang dan kembangkan di Kaltim,” tutup Yenni. (akb)
Indeks