SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Dapil Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmed Reza Fachlevi gelar Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 1 Tahun 2019 di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Sabtu (22/5/2021) malam. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait peraturan yang sudah ditetapkan. Sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim pada sektor pajak.
Banyaknya masyarakat yang tidak tahu adanya relaksasi pajak selama pandemi membuat Reza, sapaan akrab politikus Gerindra ini menilai jika sosialisasi Perda masih terbilang masif. Hal tersebut terbukti ketika ia beberapa kali melakukan Sosper. Dimana masih ada warga yang belum mengetahui pentingnya membayar pajak. Padahal, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim sudah membuat aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. “Terutama mereka yang tinggal di pedesaan maupun daerah terpencil,” ungkapnya.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan daerah yang sangat tinggi. Bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, yang mana hasilnya untuk pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Sosper yang dilakukan legislatif pada hari ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya membayar pajak. “Dengan taat membayar pajak. Otomatis PAD akan meningkat dan pembangunan di Kaltim terus berjalan dan berkembang. Semoga bisa menggenjot PAD sesuai target yang ingin dicapai,” harapnya.
Ia juga sindir plat nomor kendaraan dari luar Kaltim yang sebenarnya sangat berpotensi menjadi sumber PAD. Akan tetapi, masyarakat malah membeli kendaraan dari luar Kaltim. Terutama perusahaan-perusahaan banyak ditemukan berpelat non KT. Kerugian tentu dialami Kaltim, karena pajak tahunan yang seharusnya menjadi PAD Kaltim malah dinikmati daerah lain. Sementara kendaraan itu menggunakan jalan-jalan yang ada di Kaltim.
Inilah yang perlu diketahui masyarakat luas, ketika mereka membayar pajak dan menjadi PAD. Maka hasilnya akan kembali ke mereka juga, baik dalam bentuk infrastuktur, pembangunan, kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengatakan bahwa target Kaltim untuk PKB setiap tahunnya itu sekitar Rp 1 triliun.
Adapun rincian dari target tersebut antara lain Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan (PBBNK) sebesar Rp 850 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp 2,2 triliun, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp 10 miliar dan Pajak Rokok Rp 200 miliar. “Jadi pajak daerah ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan,” terang Ismiati.
Lanjutnya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat Kukar akan dibagikan hasilnya. Totalnya mencapai sekitar Rp 300 miliar. Ismiati menyambut baik Sosper ini karena membuat masyarakat sadar betapa pentingnya taat membayar pajak. “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Terlebih dari anggota dewan yang ikut mensosialisasikan Perda Pajak daerah, supaya masyarakat luar Kaltim bisa taat dan patuh membayar pajak,” tutupnya (adv/hms7).
Banyaknya masyarakat yang tidak tahu adanya relaksasi pajak selama pandemi membuat Reza, sapaan akrab politikus Gerindra ini menilai jika sosialisasi Perda masih terbilang masif. Hal tersebut terbukti ketika ia beberapa kali melakukan Sosper. Dimana masih ada warga yang belum mengetahui pentingnya membayar pajak. Padahal, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim sudah membuat aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. “Terutama mereka yang tinggal di pedesaan maupun daerah terpencil,” ungkapnya.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan daerah yang sangat tinggi. Bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, yang mana hasilnya untuk pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Sosper yang dilakukan legislatif pada hari ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya membayar pajak. “Dengan taat membayar pajak. Otomatis PAD akan meningkat dan pembangunan di Kaltim terus berjalan dan berkembang. Semoga bisa menggenjot PAD sesuai target yang ingin dicapai,” harapnya.
Ia juga sindir plat nomor kendaraan dari luar Kaltim yang sebenarnya sangat berpotensi menjadi sumber PAD. Akan tetapi, masyarakat malah membeli kendaraan dari luar Kaltim. Terutama perusahaan-perusahaan banyak ditemukan berpelat non KT. Kerugian tentu dialami Kaltim, karena pajak tahunan yang seharusnya menjadi PAD Kaltim malah dinikmati daerah lain. Sementara kendaraan itu menggunakan jalan-jalan yang ada di Kaltim.
Inilah yang perlu diketahui masyarakat luas, ketika mereka membayar pajak dan menjadi PAD. Maka hasilnya akan kembali ke mereka juga, baik dalam bentuk infrastuktur, pembangunan, kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengatakan bahwa target Kaltim untuk PKB setiap tahunnya itu sekitar Rp 1 triliun.
Adapun rincian dari target tersebut antara lain Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan (PBBNK) sebesar Rp 850 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp 2,2 triliun, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp 10 miliar dan Pajak Rokok Rp 200 miliar. “Jadi pajak daerah ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan,” terang Ismiati.
Lanjutnya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat Kukar akan dibagikan hasilnya. Totalnya mencapai sekitar Rp 300 miliar. Ismiati menyambut baik Sosper ini karena membuat masyarakat sadar betapa pentingnya taat membayar pajak. “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Terlebih dari anggota dewan yang ikut mensosialisasikan Perda Pajak daerah, supaya masyarakat luar Kaltim bisa taat dan patuh membayar pajak,” tutupnya (adv/hms7).
