Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan RI Pembangunan Kaltim Dinilai Belum Maksimal, Harapan Baru di Era Gubernur Baru

Minggu, 17 Agustus 2025 98
Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim bersama jajaran Sekretariat DPRD menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, (17/8/2025).
SAMARINDA – Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah refleksi kritis datang dari kalangan legislatif Kaltim. Momentum usia bangsa yang telah matang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan realitas pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang kini berstatus sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti bahwa, di usia Indonesia yang ke-80 tahun, pembangunan di Kaltim masih jauh dari harapan. Menurutnya, berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan belum menunjukkan kemajuan yang maksimal dan merata.

“Indonesia di usia ke-80 ini sudah matang. Tapi kalau kita lihat realitas pembangunannya, khusus untuk Kaltim, harus diakui ini belum sesuai dengan harapan kita di dewan,” kata Hasan usai menghadiri Upacara Peringatan HUT RI ke - 80, di Stadion Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, (17/8/2025).

Ia merinci beberapa sektor yang menjadi perhatian utama. Pertama, infrastruktur yang menurutnya belum optimal. Konektivitas antara wilayah dari utara hingga ke selatan Kaltim masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dan belum sepenuhnya tuntas.

“Kita lihat infrastruktur di Kaltim, dari utara sampai ke selatan juga belum maksimal. Ini adalah fondasi dasar untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, namun kondisinya masih perlu banyak perbaikan,” terangnya.

Sektor pendidikan juga tak luput dari sorotan. Meskipun telah ada program-program unggulan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, hasilnya dinilai belum signifikan dan masyarakat masih dalam posisi menunggu dampak nyata dari kebijakan tersebut.

Di bidang kesehatan, kondisi serupa juga dirasakan. Hingga saat ini, Kaltim dinilai belum memiliki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang benar-benar bisa menjadi ikon dan rujukan utama di tingkat provinsi dengan standar yang membanggakan.

“Pendidikan baru mulai bergerak dengan adanya program unggulan Pemprov seperti Gratispol, yang kita juga masih menunggu hasilnya. Kesehatan juga begitu, belum ada rumah sakit yang menurut kita bisa menjadi ikon di provinsi ini,” tegasnya.

Dengan momentum usia ke-80 RI, dan menyongsong kepemimpinan gubernur yang baru, harapan besar disematkan untuk akselerasi pembangunan. Harapan utamanya adalah agar Kaltim dapat segera mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain yang telah lebih dulu maju.

“Harapannya ke depan, dengan usia bangsa yang ke-80 tahun dan dengan pemerintahan gubernur Kaltim yang baru, kita berharap supaya paling tidak Kaltim bisa mengejar provinsi- provinsi lain yang lebih maju. Sehingga cita-cita nasional untuk Indonesia yang ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’ dapat terwujud secara merata hingga ke
daerah,” tutupnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.   Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.