Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan RI Pembangunan Kaltim Dinilai Belum Maksimal, Harapan Baru di Era Gubernur Baru

Minggu, 17 Agustus 2025 8
Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim bersama jajaran Sekretariat DPRD menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, (17/8/2025).
SAMARINDA – Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah refleksi kritis datang dari kalangan legislatif Kaltim. Momentum usia bangsa yang telah matang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan realitas pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang kini berstatus sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti bahwa, di usia Indonesia yang ke-80 tahun, pembangunan di Kaltim masih jauh dari harapan. Menurutnya, berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan belum menunjukkan kemajuan yang maksimal dan merata.

“Indonesia di usia ke-80 ini sudah matang. Tapi kalau kita lihat realitas pembangunannya, khusus untuk Kaltim, harus diakui ini belum sesuai dengan harapan kita di dewan,” kata Hasan usai menghadiri Upacara Peringatan HUT RI ke - 80, di Stadion Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, (17/8/2025).

Ia merinci beberapa sektor yang menjadi perhatian utama. Pertama, infrastruktur yang menurutnya belum optimal. Konektivitas antara wilayah dari utara hingga ke selatan Kaltim masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dan belum sepenuhnya tuntas.

“Kita lihat infrastruktur di Kaltim, dari utara sampai ke selatan juga belum maksimal. Ini adalah fondasi dasar untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, namun kondisinya masih perlu banyak perbaikan,” terangnya.

Sektor pendidikan juga tak luput dari sorotan. Meskipun telah ada program-program unggulan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, hasilnya dinilai belum signifikan dan masyarakat masih dalam posisi menunggu dampak nyata dari kebijakan tersebut.

Di bidang kesehatan, kondisi serupa juga dirasakan. Hingga saat ini, Kaltim dinilai belum memiliki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang benar-benar bisa menjadi ikon dan rujukan utama di tingkat provinsi dengan standar yang membanggakan.

“Pendidikan baru mulai bergerak dengan adanya program unggulan Pemprov seperti Gratispol, yang kita juga masih menunggu hasilnya. Kesehatan juga begitu, belum ada rumah sakit yang menurut kita bisa menjadi ikon di provinsi ini,” tegasnya.

Dengan momentum usia ke-80 RI, dan menyongsong kepemimpinan gubernur yang baru, harapan besar disematkan untuk akselerasi pembangunan. Harapan utamanya adalah agar Kaltim dapat segera mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain yang telah lebih dulu maju.

“Harapannya ke depan, dengan usia bangsa yang ke-80 tahun dan dengan pemerintahan gubernur Kaltim yang baru, kita berharap supaya paling tidak Kaltim bisa mengejar provinsi- provinsi lain yang lebih maju. Sehingga cita-cita nasional untuk Indonesia yang ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’ dapat terwujud secara merata hingga ke
daerah,” tutupnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)