Pertanyakan Soal Ketersediaan BBM, Komisi II Sambangi PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan

Senin, 18 Desember 2023 127
KUNJUNGAN : Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Balikpapan, Rabu (14/12).
BALIKPAPAN. Komisi II DPRD Kaltim melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Balikpapan, Rabu (14/12). 

Kunker yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono juga turut didampingi oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Dalam kunker tersebut, rombongan Komisi II diterima langsung oleh Alexander Susilo selaku EGM Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.

Tampak hadir dalam kunker, Anggota Komisi II DPRD Kaltim yakni, Selamat Ari Wibowo, Ely Hartati Rasyid, Encik Wardani, Ambulanci Komariah dan Sapto Setyo Pramono.

Kunker tersebut dimaksudkan untuk membahas program kerja strategis PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, peran dalam penentuan kuota, distribusi dan ketersediaan BBM diwilayah Kaltim menjelang akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, kemudian peluang kerjasama antara PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dengan perusda di Kaltim.

Pada kesempatan itu, Nidya Listiyono mempertanyakan  terkait kuota dan pendistribusian BBM pada wilayah Kaltim. 

“Kalau bicara kuota, saya pikir pasti sesuai dengan ajuan, cuma mungkin adalah menjadi tepat guna atau tidak sebenarnya alokasi BBM ini yang kemudian menjadi isu setiap tahunnya. Terkait distribusi, pasti ini ada disparitas harga,” ujar pria yang biasa disapa Tio ini.

Kemudian Ia juga meminta informasi dan solusi konkret dalam waktu dekat agar persoalan BBM ini dapat diatasi dalam jangka waktu yang cepat.

“Mungkin perlu duduk juga dengan pemerintah kabupaten yang hari ini menerapkan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa bertentangan dengan MOR VI. Nah, kami akan memfasilitasi kalau memang diperlukan akses untuk mengkolaborasi dan mengakselerasi kebijakan-kebijakan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Alexander Susilo mengatakan selain adanya isu akan dihapusnya pertalite juga terhadap adanya bahasa kelangkaan yang menyebabkan masyarakat terpancing dan panik. 

“Bahasa kelangkaan ini memancing masyarakat. Dari kita kalau dulu lapor ke PPH migas dan ke BPK ketika pemeriksaan, yang namanya langka itu antre karena gak ada. Sementara yang terjadi di kita itu antrenya itu antre ada sebenarnya, bukan tidak ada. Itu bukti secara psikologis membuat masyarakat panik, mungkin psikologisnya karena ada spekulan yang ikut-ikut antre,” jelasnya.

Menurutnya, langkah sementara untuk mengatasi antrean pertalite pada tempat-tempat yang berperan dan mengganggu adalah mengosongkan pertalite.

“Dan sebetulnya belum ada kebijakan tentang pembatasan. Pembatasan itu cuma untuk mengurangi antrean, bukan karena barangnya terbatas,” tandasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Perusahaan Tambang Jangan Hanya Berorientasi Produksi, DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Ekologis dalam Praktik Pascatambang
Berita Utama 7 September 2025
0
TANJUNG REDEP – Hari ketiga kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ke wilayah utara Kaltim menjadi momentum strategis bagi DPRD Kaltim untuk menegaskan peran legislatif dalam mengawal transformasi sektor pertambangan. Bertempat di Convention Hall SM Tower Berau, Minggu (7/9/2025), jajaran DPRD Kaltim turut mendampingi gubernur dalam agenda silaturahmi bersama PT Berau Coal, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Turut hadir perwakilan Ketua DPRD Kaltim, Apansyah, bersama anggota Dapil VI yakni Syarifatul Sya’diah, Husin Jufrie, dan Budianto Bulang. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen DPRD Kaltim dalam memastikan bahwa praktik pertambangan di daerah tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekologis. “Kami di DPRD Kaltim menaruh perhatian serius terhadap keberlanjutan pascatambang. PT Berau Coal harus menjadi teladan dalam menyeimbangkan aspek bisnis, sosial, dan lingkungan,” tegas Apansyah. DPRD Kaltim juga menyoroti aspek sosial yang perlu diperluas oleh perusahaan. Syarifatul Sya’diah menekankan pentingnya program CSR yang menyentuh sektor pendidikan dan pemberdayaan perempuan. “Kami berharap CSR perusahaan dapat menjangkau lebih luas, khususnya untuk mendukung pendidikan anak-anak Berau serta pemberdayaan ekonomi perempuan,” ujarnya. Husin Jufrie menambahkan bahwa aspek lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pascatambang. "Program pemulihan lingkungan dan peralihan fungsi lahan pascatambang harus betul-betul dikawal agar memberikan manfaat jangka panjang,” katanya. Sementara itu, Budianto Bulang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. “Berau harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar penghasil batubara,” tegasnya. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sambutannya menekankan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata pengawasan dan evaluasi terhadap kontribusi perusahaan tambang dalam pemulihan lingkungan, pengembangan sektor perikanan, dan pemberdayaan UMKM lokal. “Kunjungan kita ke PT Berau Coal hari ini menunjukkan bagaimana perusahaan tambang harus bertransformasi. Tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pemulihan lingkungan pascatambang, pengembangan perikanan, serta pemberdayaan UMKM lokal. Inisiatif-inisiatif ini menjadi contoh nyata bahwa dunia usaha mampu memberikan warisan produktif meski tambang telah selesai beroperasi,” ujar Gubernur.  Kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan penegasan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, DPRD Kaltim, dan PT Berau Coal untuk memperkuat arah pembangunan hijau dan mewujudkan visi Kalimantan Timur sebagai generasi emas. (hms7)
Indeks