-(1)-cover.jpg)
-cover.jpg)
YOGYAKARTA – Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berfokus pada sinergitas kemitraan antara DPRD dan eksekutif, pada Sabtu dan Minggu (14 -15/6/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip Good Governance, memperkuat kemitraan antara DPRD dan eksekutif, serta mengoptimalkan peran legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menekankan pentingnya kemitraan antara DPRD dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
“Sinergitas ini sangat krusial agar kebijakan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan Ekti, kegiatan ini juga menjadi wadah penting untuk membekali Legislator Kaltim, terutama yang baru bergabung di DPRD Kaltim periode 2024-2029, dengan pemahaman mendalam tentang penjabaran RPJMD dan teknis pelaksanaannya.
Salah satu harapan utama dari pelaksanaan Bimtek ini adalah, agar Anggota DPRD Kaltim memiliki bekal yang cukup untuk memahami setiap aspek yang terkandung dalam RPJMD. “Kegiatan ini menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk menambah wawasan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengawal implementasi RPJMD,” ujar Ekti.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Anada Emira Moeis, mengatakan bahwa pemantapan dan penyegaran dalam Bimtek ini sangat penting agar DPRD selalu diperbarui dengan pedoman hukum terbaru.
“DPRD harus terus di-update dan diperbarui terkait pedoman dasar hukum dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan RPJMD dan efisiensi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam penguatan peran dan fungsi lembaga DPRD,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kegiatan ini memiliki dampak besar bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Kaltim. “Harapannya, setelah Bimtek ini, seluruh anggota DPRD semakin serius dalam bekerja untuk mendorong pembangunan Kaltim yang merata dan tentunya demi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Salah satu pembahasan penting dalam Bimtek ini adalah penyusunan RPJMD, yang harus selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Dalam sesi pemaparan materi, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Kemendagri, Fernando H. Siagian, menjelaskan bahwa RPJMD merupakan acuan utama dalam pembangunan daerah, sehingga perencanaan harus berbasis data dan hasil evaluasi dari periode sebelumnya.
“RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga strategi konkret untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif. Sinkronisasi dengan RPJPD, RPJPN, dan RPJMN menjadi aspek penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prioritas nasional,” paparnya.
Fernando juga menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan RPJMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pengawasan DPRD sangat dibutuhkan agar setiap program yang masuk dalam RPJMD benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Efisiensi anggaran dan transparansi menjadi hal utama yang harus diperhatikan,” tambahnya.
Materi dalam Bimtek juga mencakup berbagai aspek penting, mulai dari struktur pemerintahan hingga kajian perpajakan dan pendapatan daerah. Selain itu, sesi diskusi turut membahas relevansi materi dengan tantangan yang dihadapi legislator dalam menyusun kebijakan daerah. Sejumlah pertanyaan dari anggota DPRD menjadi bukti bahwa pelaksanaan Bimtek ini berjalan interaktif dan responsif terhadap kebutuhan peserta. (adv/hms6)
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip Good Governance, memperkuat kemitraan antara DPRD dan eksekutif, serta mengoptimalkan peran legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menekankan pentingnya kemitraan antara DPRD dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
“Sinergitas ini sangat krusial agar kebijakan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan Ekti, kegiatan ini juga menjadi wadah penting untuk membekali Legislator Kaltim, terutama yang baru bergabung di DPRD Kaltim periode 2024-2029, dengan pemahaman mendalam tentang penjabaran RPJMD dan teknis pelaksanaannya.
Salah satu harapan utama dari pelaksanaan Bimtek ini adalah, agar Anggota DPRD Kaltim memiliki bekal yang cukup untuk memahami setiap aspek yang terkandung dalam RPJMD. “Kegiatan ini menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk menambah wawasan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengawal implementasi RPJMD,” ujar Ekti.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Anada Emira Moeis, mengatakan bahwa pemantapan dan penyegaran dalam Bimtek ini sangat penting agar DPRD selalu diperbarui dengan pedoman hukum terbaru.
“DPRD harus terus di-update dan diperbarui terkait pedoman dasar hukum dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan RPJMD dan efisiensi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam penguatan peran dan fungsi lembaga DPRD,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kegiatan ini memiliki dampak besar bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Kaltim. “Harapannya, setelah Bimtek ini, seluruh anggota DPRD semakin serius dalam bekerja untuk mendorong pembangunan Kaltim yang merata dan tentunya demi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Salah satu pembahasan penting dalam Bimtek ini adalah penyusunan RPJMD, yang harus selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Dalam sesi pemaparan materi, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Kemendagri, Fernando H. Siagian, menjelaskan bahwa RPJMD merupakan acuan utama dalam pembangunan daerah, sehingga perencanaan harus berbasis data dan hasil evaluasi dari periode sebelumnya.
“RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga strategi konkret untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif. Sinkronisasi dengan RPJPD, RPJPN, dan RPJMN menjadi aspek penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prioritas nasional,” paparnya.
Fernando juga menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan RPJMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pengawasan DPRD sangat dibutuhkan agar setiap program yang masuk dalam RPJMD benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Efisiensi anggaran dan transparansi menjadi hal utama yang harus diperhatikan,” tambahnya.
Materi dalam Bimtek juga mencakup berbagai aspek penting, mulai dari struktur pemerintahan hingga kajian perpajakan dan pendapatan daerah. Selain itu, sesi diskusi turut membahas relevansi materi dengan tantangan yang dihadapi legislator dalam menyusun kebijakan daerah. Sejumlah pertanyaan dari anggota DPRD menjadi bukti bahwa pelaksanaan Bimtek ini berjalan interaktif dan responsif terhadap kebutuhan peserta. (adv/hms6)
