Nurhadi Saputra: Siap Berjuang di Komisi IV DPRD Kaltim Demi Pendidikan yang Lebih Baik

28 Oktober 2024

Nurhadi Saputra, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menyatakan harapannya untuk bisa bergabung dalam Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi kesejahteraan rakyat. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan komitmennya untuk memperjuangkan sektor pendidikan yang masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut.

Dalam wawancara di Gedung B DPRD Kaltim pada Senin, 28 Oktober 2024, Nurhadi, yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan, menyampaikan keinginannya untuk berkontribusi secara aktif dalam memperbaiki berbagai permasalahan pendidikan di Kaltim. “Saat ini masih diperjuangkan di fraksi, saya berharap bisa di Komisi IV, tapi kalau tidak memungkinkan, mudah-mudahan ke depannya ada kesempatan. Karena pendidikan ini masih menjadi pekerjaan rumah besar,” ucapnya.

Nurhadi menggarisbawahi sejumlah masalah yang menurutnya perlu segera diselesaikan. Di antaranya, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas tenaga pengajar yang perlu ditingkatkan, serta akses pendidikan yang belum merata di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. “Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Selain infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru juga harus menjadi prioritas, belum lagi soal pemerataan akses pendidikan,” jelas Nurhadi.

Sebagai politisi muda, Nurhadi berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim melalui jalur legislatif. Ia berjanji akan aktif bersuara dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi atas masalah-masalah tersebut.
“Saya akan terus bersuara di DPRD dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi atas permasalahan pendidikan yang ada,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Kaltim yang diincar Nurhadi tidak hanya membidangi pendidikan, tetapi juga mencakup berbagai sektor penting lainnya, seperti ketenagakerjaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan. Tantangan yang ada di sektor-sektor ini, menurutnya, saling berkaitan dan perlu ditangani secara komprehensif.

Dalam upayanya, Nurhadi berharap masyarakat Kaltim dapat merasakan dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, terutama dalam hal pendidikan. Baginya, pendidikan yang berkualitas adalah fondasi bagi kemajuan daerah dan generasi masa depan. “Pendidikan adalah kunci, dan saya berkomitmen untuk mengawal kebijakan yang akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)