Mimi Hadiri Acara Gala Dinner APEKSI XVII Di Balikpapan

Senin, 3 Juni 2024 65
GALA DINNER : Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane ketika menghadiri acara Gala Dinner di halaman Balai Kota Balikpapan, Senin (3/6/2024) malam.

BALIKPAPAN. Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane menghadiri acara Gala Dinner sebagai rangkaian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke XVII.

 

Acara yang mengangkat tema “ Kota Sejahtera, Indonesia Maju “ berlangsung di halaman Balai Kota Balikpapan, Senin (3/6/2024) malam.

 

Mimi Meriami Br Pane yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim tersebut mengatakan acara ini merupakan ajang bagi seluruh anggota APEKSI untuk bisa bersinergi dalam rangka saling sharing dalam hal membangun, mengelola dan menata kota untuk lebih baik lagi.

 

“Sehingga bisa saling sharing bagaimana membangun, mengelola dan menata kota sehingga bisa berbuat yang terbaik untuk kotanya masing-masing,” ujar Mimi.

 

Ia berharap agar Kota Balikpapan bisa cepat beradaptasi dengan perkembangan kota yang sangat cepat dengan adanya IKN.

 

“Tentunya selain dari pada cepat beradaptasidari sisi pembangunan infrastrukturnya maupun dengan masalah-masalah sosial masyarakatnya,” ucap politisi PPP ini.

 

Lain pihak, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam sambutannya menyampaikan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI XVII merupakan sejarah bagi kota Balikpapan.

 

“Untuk itu saya mengucapkan selamat datang di kota Balikpapan,” kata Rahmad Mas’ud.

 

Rahmad menuturkan, diusia APEKSI yang semakin bertambah telah banyak melahirkan gagasan konstruktif yang membentuk gerbong lokomotif kemajuan bangsa. Ditengah-tengah perubahan zaman serta mencermati isu terkini baik skala lokal dan global terkait perkotaan.

 

“Semoga kegiatan Rakernas APEKSI XVII ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Tentunya seluruh kota memiliki masalah yang berbeda dan kultur, budaya yang berbeda,” terangnya.

 

Sementara, Ketua APEKSI Eri Cahyadi dalam sambutannya menyampaikan, kota di seluruh Indonesia memiliki kelebihan masing-masing.

 

“Bayangkan jika kelebihan itu dijadikan satu kekuatan besar. Kota itu saling melengkapi, maka kita bisa berikan yang terbaik dari APEKSI untuk Indonesia” kata Eri Cahyadi. 

 

la menilai di APEKSI tidak ada kota yang tertinggal dan kota yang paling maju. Karena menurutnya kota yang paling maju adalah kota yang bisa berintegrasi antara kota.

 

“Ketika kita bisa bersinergi antara kota, maka itulah kemajuan untuk negara tercinta Indonesia,” sebut Wali Kota Surabaya ini.

 

Acara Gala Dinner diisi dengan penampilan budaya dari seluruh etnis yang ada di Balikpapan, fashion show, dan drama teatrikal serta pemotongan nasi tumpeng oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud  bersama Ketua Apeksi Eri Cahyadi dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam kemudian ditutup dengan penampilan artis ibu kota Soimah yang disaksikan oleh unsur forkopimda Kota Balikpapan dan para Wali Kota serta Pj Wali Kota se Indonesia. (hms8)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks