Mimi Hadir Dalam Pembukaan Rakernas APEKSI XVII

Selasa, 4 Juni 2024 87
RAKERNAS : Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane hadiri pembukaan Rakernas APEKSI XVII Tahun 2024, Selasa (4/6/2024).

BALIKPAPAN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII Tahun 2024 yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Selasa (4/6/2024).

 

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi tantangan pada tahun 2045 mendatang, dimana 70 persen penduduk Indonesia diprediksi akan tinggal di perkotaan.

 

“Sudah sering saya sampaikan bahwa di tahun 2025, 70 persen penduduk kita ini akan ada di perkotaan. Kalau dunia di tahun 2050, 80 persen penduduk dunia akan di perkotaan. Apa yang terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat,” ungkap Presiden Joko Widodo.

 

Oleh karena itu, lanjutnya, rencana kota yang detail untuk setiap kota di Indonesia penting dilakukan. Pasalnya, fenomena seperti di Eropa dan Amerika, dimana kota-kota jadi mencekam akibat tingginya tingkat pengangguran dan jumlah orang yang jadi tunawisma.

 

“Kita tidak ingin itu terjadi di negara kita Indonesia,” tegasnya.

 

Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane secara langsung turut serta menghadiri acara pembukaan rakernas tersebut.

 

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa dalam rakernas sesuai apa yang telah disampaikan oleh presiden, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seperti menjadikan kota-kota yang ada di Indonesia sebagai kota masa depan yang nyaman dan layak huni.

 

Kemudian terhadap pentingnya mempersiapkan transportasi masal di setiap kota di Indonesia karena tantangan besar seperti kemacetan sudah mulai dirasakan pada beberapa kota besar seperti Balikpapan, Bandung, Surabaya dan Medan.

 

“Oleh karena itu perencanaan tata kota sangat penting dilakukan di setiap kota,” kata Mimi yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim ini.

 

Mimi berharap agar dari rakernas APEKSI ini, dapat dihasilkan pemikiran-pemikiran atau perencanaan untuk tata kota kedepan.

 

“Dengan perencanaan yang baik diharapkan kota akan menjadi hijau, smart dan nyaman bagi masyarakatnya,” tandasnya.

 

Pembukaan Rakernas APEKSI XVII ditandai dengan pemukulan lesung yang dilakukan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Eri Cahyadi, Forkopimda Kaltim dan Wali Kota se Indonesia. (hms8)

TULIS KOMENTAR ANDA
Forum Guru PPPK Kaltim Minta Kepastian Status dan Perpanjangan SK, Komisi I DPRD Kaltim Gelar RDP
Berita Utama 26 Mei 2026
0
SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas usulan perpanjangan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (26/05). RDP ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh Forum Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Guru PPPK Provinsi Kaltim. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, serta dihadiri oleh perwakilan PGRI, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Pertemuan ini dinilai penting mengingat sekitar 1.198 guru PPPK angkatan 2022 akan memasuki akhir masa kontrak pada Februari 2027. Forum guru meminta kepastian mekanisme perpanjangan SK hingga batas usia pensiun (BUP), mengingat kebutuhan tenaga pendidik di Kaltim masih tinggi dan bersifat berkelanjutan. Dalam forum tersebut, Agus Suwandy memetakan sejumlah persoalan mendasar yang selama ini dihadapi oleh para guru PPPK di lapangan, antara lain kepastian kontrak jangka panjang, mekanisme mutasi yang bermasalah, ketimpangan tunjangan (TPP), dan pengembangan karier. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy menegaskan DPRD Kaltim pada prinsipnya mendukung aspirasi guru PPPK, termasuk usulan perpanjangan masa kerja hingga BUP. Ia juga menyebut BKD dan Disdikbud Kaltim memiliki pandangan yang sama untuk memperjuangkan kepastian status guru PPPK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pada prinsipnya DPRD Kaltim mendukung penuh aspirasi teman-teman guru PPPK. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan masuk dalam skema mandatory spending yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Persoalan ini tidak boleh terus-menerus berulang setiap tahun tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan kerja,” ujar Agus Suwandy. Ia menambahkan, jika data di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga pendidik di Kaltim memang masih besar dan bersifat berkelanjutan, pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk mengambil langkah diskresi yang progresif. Agus juga mengapresiasi sikap BKD dan Disdikbud Kaltim yang dinilai memiliki semangat dan pemikiran yang sama dalam memperjuangkan kepastian status guru PPPK. “Kita sepakat secara prinsip mendukung usulan perpanjangan masa kontrak PPPK hingga batas usia pensiun, mengacu pada praktik yang sudah berjalan di beberapa daerah lain. Terkait kekhawatiran para guru, BKD juga telah menegaskan tidak ada tes atau seleksi ulang dalam proses perpanjangan kontrak PPPK angkatan 2022. Ini murni persoalan administrasi dan evaluasi kinerja melalui SKP,” jelasnya. Ia juga menegaskan dukungannya agar pemerintah tidak membuka rekrutmen CASN atau formasi umum baru sebelum penataan dan kepastian status guru PPPK yang ada saat ini diselesaikan terlebih dahulu. Lebih lanjut, Agus menyebut DPRD Kaltim akan terus mengawal hasil RDP bersama BKD, Disdikbud, PGRI, dan Forum IPN agar dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan lanjutan bersama Pemprov Kaltim. “Kami akan mendorong pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspirasi ini akan terus kami kawal agar menghasilkan solusi yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi guru PPPK di Kaltim,” tutupnya.(hms9)