Legislator Kaltim Tinjau Langsung Pelaksanaan Pilkada di Samarinda

27 November 2024

MONITORING: Sejumlah Anggota DPRD Kaltim bersama PJ Gubernur Kaltim Turut Melakukan Monitoring Pilkada Serentak di Kota Samarinda Dengan Mengunjungi TPS Di Lapas Khusus Kelas II A Dan Eks Bandara Temindung
SAMARINDA. Sejumlah Legislator Provinsi Kalimantan Timur yakni M Darlis Pattalongi, Subandi, dan Sugiyono melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Samarinda, Rabu (27/11/2024).

Peninjauan dilakukan bersama Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Kapolda Kaltim Nanang Avianto, Pangdam VI Mulawarman Tri Budi Utomo, Sekda Kaltim Sri Wahyuni. Hadir pula Wakil Wali Kota Samarinda Rusmandi, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Komisioner KPU dan Bawaslu Kaltim.

Dikatakan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan hak-hak pemilih terpenuhi dan penyelenggaraan pemilu dapat bekerja dengan baik dan memastikan pengamanan berjalan dengan baik.

“Itu kenapa kami, Forkopimda, DPRD dan Sekda sengaja hadir untuk memastikan pemerintah hadir untuk mendukung proses demokrasi berjalan dengan baik,” tuturnya.

Kegiatan peninjauan diawali ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas II A Samarinda, tepatnya TPS khusus Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) 901 dan 902 dengan total kurang lebih 500 orang pemilih.

Usai melakukan pengecekan, rombongan kemudian bertolak ke TPS 09 Kelurahan Bandara. Di tempat itu, diketahui terdapat 505 orang pemilih.

Sugiyono mengatakan pelaksanaan Pilkada  di Lapas Khusus Kelas II A Samarinda, dan TPS 09 Kelurahan Bandara/eks Bandara Temindung Samarinda dari hasil peninjauan langsung telah berjalan dengan baik dan kondusif.

Kendati demikian, ia mengakui terdapat kendala maupun tantangan yang dihadapi oleh panita pemungutan suara (PPS). Diantaranya, banyak warga atau pemilih yang berpindah domisili.

“Undangan untuk menyalurkan hak suaranya ke TPS sudah diberikan PPS, tentu kita semua berharap agar mereka semua bisa datang agar menekan angka golput,” harap Legislator PDIP ini.

Kemudian, cuaca juga memberikan pengaruh terhadap pemilih untuk datang ke TPS, walaupun presentasinya kecil dikarenakan hari libur membuat sebagian orang memilih untuk liburan bersama keluarga atau teman.

“Kalau di Lapas semua ditinggal di blok atau bangsal jadi lebih memudahkan dan cenderung tak ada kendala. Kalau di TPS lain kan berbeda. Tetapi secara keseluruhan sudah lancar dan kondusif serta diharapkan untuk Pilgub Kaltim partisipasi masyarakat tinggi,” terangnya.

Hal serupa disampaikan Subandi yang menjelaskan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan peninjauan langsung di Kota Samarinda adalah guna memastikan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kaltim, dan Walikota Samarinda berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Keamanan juga menjadi bagian penting untuk menjadi perhatian pada kegiatan itu. Tak kalah pentingnya melihat secara langsung antusiasme masyarakat datang ke TPS.

“Saya berharap masyarakat kota Samarinda dan Kalimantan Timur secara keseluruhan jumlah partisipasinya tinggi, dan paling penting jangan golput karena satu suara dari kita sangat berarti untuk masa depan Kaltim dan Samarinda,” ujar Subandi di sela-sela peninjauan langsung Pilkada Samarinda.

“Melalui kesempatan ini, Kami (DPRD Kaltim) menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Timur, mari ramai-ramai datang ke TPS karena ini pesta demokrasi untuk mencari pemimpin Kalimantan Timur,” tambahnya.(hms4/hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)