Legislator Kaltim Tinjau Langsung Pelaksanaan Pilkada di Samarinda

Rabu, 27 November 2024 96
MONITORING: Sejumlah Anggota DPRD Kaltim bersama PJ Gubernur Kaltim Turut Melakukan Monitoring Pilkada Serentak di Kota Samarinda Dengan Mengunjungi TPS Di Lapas Khusus Kelas II A Dan Eks Bandara Temindung
SAMARINDA. Sejumlah Legislator Provinsi Kalimantan Timur yakni M Darlis Pattalongi, Subandi, dan Sugiyono melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Samarinda, Rabu (27/11/2024).

Peninjauan dilakukan bersama Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Kapolda Kaltim Nanang Avianto, Pangdam VI Mulawarman Tri Budi Utomo, Sekda Kaltim Sri Wahyuni. Hadir pula Wakil Wali Kota Samarinda Rusmandi, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Komisioner KPU dan Bawaslu Kaltim.

Dikatakan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan hak-hak pemilih terpenuhi dan penyelenggaraan pemilu dapat bekerja dengan baik dan memastikan pengamanan berjalan dengan baik.

“Itu kenapa kami, Forkopimda, DPRD dan Sekda sengaja hadir untuk memastikan pemerintah hadir untuk mendukung proses demokrasi berjalan dengan baik,” tuturnya.

Kegiatan peninjauan diawali ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas II A Samarinda, tepatnya TPS khusus Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) 901 dan 902 dengan total kurang lebih 500 orang pemilih.

Usai melakukan pengecekan, rombongan kemudian bertolak ke TPS 09 Kelurahan Bandara. Di tempat itu, diketahui terdapat 505 orang pemilih.

Sugiyono mengatakan pelaksanaan Pilkada  di Lapas Khusus Kelas II A Samarinda, dan TPS 09 Kelurahan Bandara/eks Bandara Temindung Samarinda dari hasil peninjauan langsung telah berjalan dengan baik dan kondusif.

Kendati demikian, ia mengakui terdapat kendala maupun tantangan yang dihadapi oleh panita pemungutan suara (PPS). Diantaranya, banyak warga atau pemilih yang berpindah domisili.

“Undangan untuk menyalurkan hak suaranya ke TPS sudah diberikan PPS, tentu kita semua berharap agar mereka semua bisa datang agar menekan angka golput,” harap Legislator PDIP ini.

Kemudian, cuaca juga memberikan pengaruh terhadap pemilih untuk datang ke TPS, walaupun presentasinya kecil dikarenakan hari libur membuat sebagian orang memilih untuk liburan bersama keluarga atau teman.

“Kalau di Lapas semua ditinggal di blok atau bangsal jadi lebih memudahkan dan cenderung tak ada kendala. Kalau di TPS lain kan berbeda. Tetapi secara keseluruhan sudah lancar dan kondusif serta diharapkan untuk Pilgub Kaltim partisipasi masyarakat tinggi,” terangnya.

Hal serupa disampaikan Subandi yang menjelaskan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan peninjauan langsung di Kota Samarinda adalah guna memastikan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kaltim, dan Walikota Samarinda berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Keamanan juga menjadi bagian penting untuk menjadi perhatian pada kegiatan itu. Tak kalah pentingnya melihat secara langsung antusiasme masyarakat datang ke TPS.

“Saya berharap masyarakat kota Samarinda dan Kalimantan Timur secara keseluruhan jumlah partisipasinya tinggi, dan paling penting jangan golput karena satu suara dari kita sangat berarti untuk masa depan Kaltim dan Samarinda,” ujar Subandi di sela-sela peninjauan langsung Pilkada Samarinda.

“Melalui kesempatan ini, Kami (DPRD Kaltim) menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Timur, mari ramai-ramai datang ke TPS karena ini pesta demokrasi untuk mencari pemimpin Kalimantan Timur,” tambahnya.(hms4/hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Kasus Beras Oplosan Marak, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat Hingga ke Hulu
Berita Utama 1 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Meningkatnya peredaran beras oplosan di pasaran mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Ia menyebut praktik kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas serta merusak kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Ini bukan sekadar soal penipuan dagang, tapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi yang memukul rakyat kecil. Mengoplos beras dan menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sigit. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir menjadi pintu masuk bagi pelaku nakal untuk memanipulasi kualitas beras yang beredar di pasaran. Sigit bahkan menyamakan modus ini dengan praktik pengoplosan bahan bakar yang juga terjadi akibat minimnya pengawasan lapangan. “Kalau pengawasan hanya dijalankan secara seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan yang menjadi korban tetap masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok,” tegasnya. Pernyataan Sigit muncul menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat ada 212 merek beras tidak layak edar, sebagaimana diungkap Satgas Pangan. Data tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia memaparkan, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemalsuan kemasan. Beras kualitas rendah dikemas ulang menggunakan karung berlabel premium, bahkan ada yang berat bersihnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. “Kadang secara kasat mata terlihat meyakinkan, kemasannya bagus. Tapi ketika dibuka, kualitas isinya jauh dari yang dijanjikan,” ucap Sigit. Dirinya mendesak pemerintah agar tidak hanya bertindak reaktif setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia meminta adanya inspeksi rutin yang menyasar seluruh jalur distribusi, mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar-pasar tradisional dan modern. “Jangan tunggu heboh dulu baru sibuk bergerak. Kita butuh pengawasan yang sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera bagi pelaku,” katanya lagi. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari beras oplosan tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. “Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Kalau masyarakat menemukan kejanggalan, aduannya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan ini,” tutupnya. (hms8)
Indeks