Komisi IV DPRD Kaltim Monitoring Sapras dan Fasilitas RSUD Panglima Sebaya

Selasa, 15 Agustus 2023 95
DISKUSI : Rombongan Komisi IV DPRD Kaltim saat melakukan koordinasi dengan pihak RSDU Panglima Sebaya, Selasa (15/08/2023)
PASER. Dalam rangka monitoring Sarana, Prasarana dan Fasilitas Rumah Sakit, Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim melakukan kunjungan kerja ke RSUD Panglima Sebaya, Tana Paser, Selasa (15/08/2023). Kunjungan Kerja Komoisi IV DPRD Kaltim ini dihadiri sejumlah anggota komisi, yakni Salehuddin, Sukmawati, Yenni Eviliana. Sementara kunjungan komisi diterima oleh dr. Safiuddin Rachman, SpA. M.Kes selaku Plt Wadir Pelayanan beserta direksi RSDU Panglima Sebaya.

Usai melakukan pertemuan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yenni Eviliana mengapresiasi RSUD yang statusnya telah meningkat. “Sekarang rumah sakit sebaya ini secara bertahap semakin membaik, apalagi sekarang statusnya sudah naik dari kelas dari C jadi kelas B. Jadi kedepannya yang harus dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan alat,” ujarnya.

Menurut dia, secara menejemen peningkatan RSUD Panglima Sebaya ini sudah mulai membaik. Seperti yang telah disampaikan pihak dereksi rumah sakit bahwa selama ini tidak ada permasalahan yang krusial. “Hanya saja kebutuhan rumaha sakit seperti alat-alat kesehat yang memang perlu dipenuhi, sejalan dengan meningkatnya status rumah sakit dari tipe C ke tipe B,” beber Yenni.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin. Disampaikan dia, secara umum dari sisi pelayanan RSUD ini memang cukup baik, itu dibuktikan dari proses kelas rumah sakit tersebut yang tadinya statusnya C sekarang B. “Disamping itu manajemen rumah sakit juga melakukan pembenahan, termasuk misalnya memperluas ruang intermediet kemudian juga ada membuka khusus poli jiwa, saya pikir ini sudah cukup bagus tinggal melengkapi dari sisi sarana prasarana yang memang dasarnya sudah ada, tinggal proses pembenahan sarana berikutnya,” tuturnya.

Politikus Golkar ini mengaku, bahwa yang tidak kalah pentingnya mereka berkomitmen untuk bagaimana peningkatan jumlah maupun kualitas tenaga kesehatan termasuk ada melaksanakan tugas khusus pendidikan spesialis dan ini sudah berjalan dengan baik. “Tinggal bagaimana pihak Provinsi Kaltim, dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk membeck up misalnya bagaimana harapan dari para nakes di rumah sakit tersebut minimal ada penyamaan insentif yang diterima sperti yang selama ini insentif teman-teman nakes di lingkup Puskesmas,” terang dia

Karena lanjut Salehuddin, bicara tanggung jawab dan beban kerja pada dasaranya sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Ia juga berharap, pihak manajemen rumah sakit tersebut terus melakukan proses penyempurnaan sarana dan prasarana. “Kemudian kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan yang akan berimbas pada proses layanannya kepada masyarakat,” tutupnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)