Komisi IV DPRD Kaltim Monitoring Sapras dan Fasilitas RSUD Panglima Sebaya

Selasa, 15 Agustus 2023 78
DISKUSI : Rombongan Komisi IV DPRD Kaltim saat melakukan koordinasi dengan pihak RSDU Panglima Sebaya, Selasa (15/08/2023)
PASER. Dalam rangka monitoring Sarana, Prasarana dan Fasilitas Rumah Sakit, Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim melakukan kunjungan kerja ke RSUD Panglima Sebaya, Tana Paser, Selasa (15/08/2023). Kunjungan Kerja Komoisi IV DPRD Kaltim ini dihadiri sejumlah anggota komisi, yakni Salehuddin, Sukmawati, Yenni Eviliana. Sementara kunjungan komisi diterima oleh dr. Safiuddin Rachman, SpA. M.Kes selaku Plt Wadir Pelayanan beserta direksi RSDU Panglima Sebaya.

Usai melakukan pertemuan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yenni Eviliana mengapresiasi RSUD yang statusnya telah meningkat. “Sekarang rumah sakit sebaya ini secara bertahap semakin membaik, apalagi sekarang statusnya sudah naik dari kelas dari C jadi kelas B. Jadi kedepannya yang harus dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan alat,” ujarnya.

Menurut dia, secara menejemen peningkatan RSUD Panglima Sebaya ini sudah mulai membaik. Seperti yang telah disampaikan pihak dereksi rumah sakit bahwa selama ini tidak ada permasalahan yang krusial. “Hanya saja kebutuhan rumaha sakit seperti alat-alat kesehat yang memang perlu dipenuhi, sejalan dengan meningkatnya status rumah sakit dari tipe C ke tipe B,” beber Yenni.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin. Disampaikan dia, secara umum dari sisi pelayanan RSUD ini memang cukup baik, itu dibuktikan dari proses kelas rumah sakit tersebut yang tadinya statusnya C sekarang B. “Disamping itu manajemen rumah sakit juga melakukan pembenahan, termasuk misalnya memperluas ruang intermediet kemudian juga ada membuka khusus poli jiwa, saya pikir ini sudah cukup bagus tinggal melengkapi dari sisi sarana prasarana yang memang dasarnya sudah ada, tinggal proses pembenahan sarana berikutnya,” tuturnya.

Politikus Golkar ini mengaku, bahwa yang tidak kalah pentingnya mereka berkomitmen untuk bagaimana peningkatan jumlah maupun kualitas tenaga kesehatan termasuk ada melaksanakan tugas khusus pendidikan spesialis dan ini sudah berjalan dengan baik. “Tinggal bagaimana pihak Provinsi Kaltim, dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk membeck up misalnya bagaimana harapan dari para nakes di rumah sakit tersebut minimal ada penyamaan insentif yang diterima sperti yang selama ini insentif teman-teman nakes di lingkup Puskesmas,” terang dia

Karena lanjut Salehuddin, bicara tanggung jawab dan beban kerja pada dasaranya sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Ia juga berharap, pihak manajemen rumah sakit tersebut terus melakukan proses penyempurnaan sarana dan prasarana. “Kemudian kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan yang akan berimbas pada proses layanannya kepada masyarakat,” tutupnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)