Baru- baru ini Komisi III DPRD Kaltim melaksanakan kunjungan lapangan ke wilayah Ibukota Nusantara, hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim Bagus Susetyo. Bersama rekannya di Komisi III yang juga berkunjung kesana, sejumlah harapan ia sampaikan usai kunjungan pada (17/5) lalu.
Kunjungan ke Titik Nol IKN pekan lalu tersebut, diakui Bagus memang tak didampingi perwakilan dari Badan Otorita IKN .”Sebab semua sedang ada kegiatan diluar. Jadi ada beberapa yang di Jakarta, karena memang bersamaan dengan kedatangan Menko Investasi Kemaritiman, Kami diantar oleh apparat keamaan. Dari mulai pembangunan istana, kemenko 1 dan 2 serta sempat mampir di rusun pekerja kami lihat sudah selesai. Beberapa kegiatan di istana tampak pekerjaan pondasi dimulai karena power crane nya sudah terpasang,” urai Bagus.
Diungkapkan Bagus, sejauh ini DPRD Kaltim khususnya di Komisi III tidak mengetahui persis perkembangannya. Komisi III DPRD Kaltim berharap mengingat ini wilayah Kalimantan Timur mestinya ada informasi yang bisa disampaikan. “Kalau melaporkan kan kesannya menggurui mereka, karena Badan Otorita IKN ini setingkat Gubernur, setidaknya ada catatan progress perbulan kemudian kendala dilapangan yang berkaitan dengan kegiatan daerah,” Kata Bagus.
Tak hanya itu, pemanfaatan pelaku usaha lokal, karyawan lokal juga diharap bisa terakomodi. “Sehingga asaz manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur ada, tidak hanya sekedar euphoria ditetapkannya Ibukota negara di Sepaku, Kalimantan Timur. Namun daerah hanya sebagai penonton saja, apalagi nanti juga sudah pemindahan pun kita berharap juga ada porsi untuk masyarakat lokal dengan kualitas yang sama,” terang Bagus.
Dijelaskan Bagus, hadirnya Komisi III ke pembangunan IKN sebagai bentuk inisiatif dan ingin mengetahui seperti apa perkembangannya. “Kalau kita membaca di media, pembangunan ada beberapa yang dari APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, ada juga privat. Apakah dengan porsi anggaran yang ada, berjalan atau tidak. Setahu saya hanya APBN saja yang jalan. Selain itu infrastruktur dari Balikpapan menuju KIPP dan beberapa kegiatan pembangunan istana dan lainnya. Tapi kita tidak mengetahui untuk hunian sudah disiapkan atau belum kita belum tahu, karena itu porsi kerjasama dengan swasta.
Komisi III rencananya akan menjadwalkan ulang bagaimana mana progressnya dan apa yang bisa kita bantu untuk memperlancar kegiatan tersebut. Karena ini kan sudah program nasional,” tutup Bagus. (adv/hms5)
Kunjungan ke Titik Nol IKN pekan lalu tersebut, diakui Bagus memang tak didampingi perwakilan dari Badan Otorita IKN .”Sebab semua sedang ada kegiatan diluar. Jadi ada beberapa yang di Jakarta, karena memang bersamaan dengan kedatangan Menko Investasi Kemaritiman, Kami diantar oleh apparat keamaan. Dari mulai pembangunan istana, kemenko 1 dan 2 serta sempat mampir di rusun pekerja kami lihat sudah selesai. Beberapa kegiatan di istana tampak pekerjaan pondasi dimulai karena power crane nya sudah terpasang,” urai Bagus.
Diungkapkan Bagus, sejauh ini DPRD Kaltim khususnya di Komisi III tidak mengetahui persis perkembangannya. Komisi III DPRD Kaltim berharap mengingat ini wilayah Kalimantan Timur mestinya ada informasi yang bisa disampaikan. “Kalau melaporkan kan kesannya menggurui mereka, karena Badan Otorita IKN ini setingkat Gubernur, setidaknya ada catatan progress perbulan kemudian kendala dilapangan yang berkaitan dengan kegiatan daerah,” Kata Bagus.
Tak hanya itu, pemanfaatan pelaku usaha lokal, karyawan lokal juga diharap bisa terakomodi. “Sehingga asaz manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur ada, tidak hanya sekedar euphoria ditetapkannya Ibukota negara di Sepaku, Kalimantan Timur. Namun daerah hanya sebagai penonton saja, apalagi nanti juga sudah pemindahan pun kita berharap juga ada porsi untuk masyarakat lokal dengan kualitas yang sama,” terang Bagus.
Dijelaskan Bagus, hadirnya Komisi III ke pembangunan IKN sebagai bentuk inisiatif dan ingin mengetahui seperti apa perkembangannya. “Kalau kita membaca di media, pembangunan ada beberapa yang dari APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, ada juga privat. Apakah dengan porsi anggaran yang ada, berjalan atau tidak. Setahu saya hanya APBN saja yang jalan. Selain itu infrastruktur dari Balikpapan menuju KIPP dan beberapa kegiatan pembangunan istana dan lainnya. Tapi kita tidak mengetahui untuk hunian sudah disiapkan atau belum kita belum tahu, karena itu porsi kerjasama dengan swasta.
Komisi III rencananya akan menjadwalkan ulang bagaimana mana progressnya dan apa yang bisa kita bantu untuk memperlancar kegiatan tersebut. Karena ini kan sudah program nasional,” tutup Bagus. (adv/hms5)
